KALBAR, majalahtrass.com,– Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MHum, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada hari selasa, tanggal 16 November 2021.
Dalam Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI, dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Juniman Hutagaol. SH, MH dan para Asisten, para Kajari se Kalbar, para Koordinator serta pejabat eselon IV dilingkungan Kejati Kalbar, dan acara tersebut diikuti juga oleh para pegawai Kejati dan Kejari se Kalbar melalui video conference.
Dalam sambutannya Kajati Kalbar, menyampaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas, khususnya dalam pelayanan public telah melakukan beberapa kegiatan bakti sosial dintaranya melakukan vaksin secara serentak oleh Kejati Kalbar dan Kejari/Cabjari se-Kalbar guna mencegah penyebaran virus covid 19, dan baru-baru ini di Kab. Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau mengalami musibah bencana banjir sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat Kejati Kalbar memberikan bantuan sosial berupa sembako dan obat-obatan.
Selanjutnya Kajati Kalbar menyampaikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang (Intelijen, Pidsus, Pidum, Pengawasan, Pembinaan) yang telah bekerja melebihi dari anggaran yang tersedia, jangan jadikan ketidaksediaan anggaran menjadikan hambatan kita untuk bekerja.
Kami berkomitmen tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dan motto kejati Kalbar adalah “ Kejati Kalbar Prima “.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Jaksa Agung RI pada saat pertemuan di aula lantai 4 Kantor Kejati Kalbar, sebelum memberikan pengarahan Wakil Jaksa Agung RI mengapresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajarannya, banyak perubahan yang telah dilakukan, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana masyarakat bisa mengetahui baik itu mengenai penanganan perkara maupun informasi lainnya dengan menggunakan sarana Informasi Teknologi (IT) yaitu media center yang berbasis website dengan penguatan peningkatan pada 6 (enam) area perubahan.
Selanjutnya Wakil Jaksa Agung RI, mengingatkan bahwa membangun integritas, pimpinan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh jajarannya, di era sekarang masyarakat sudah semakin melek, tingkat pengetahuan dan wawasannya lebih luas sehingga mereka lebih cepat dan sensitive, untuk itu mari kita jaga bersama-sama dan jabarkan 7 program Jaksa Agung dan perintah harian sebagai pedoman dan acuan oleh kita agar kita bisa bekerja sesuai harapan visi dan misi kejaksaan.
Jangan sampai pencanangan dan penandatangan komitmen bersama hanya sebagai retorika dan seremonial saja, Pembangunan Zona Integritas harus didukung oleh seluruh jajaran.
Acara tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yaitu dengan menerapkan 5 M.
Pada hari yang sama Wakil Jaksa Agung R.I, meninjau siswa PPPJ 78 kelas VI di Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat,juga memberikan arahan dan motivasi kepada siswa PPPJ yang menjadi kader pimpinan kejaksaan dimasa yang akan datang yang berjiwa Tri Krama Adhyaksa .
Sehingga mereka sesuai harapan menjadi jaksa yang professional, berintegritas,serta memupuk jiwa korsa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban. Tantangan sebagai penegak hukum kelak sangatlah dinamis.
Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2021, Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MHum dan rombongan didampingi Kajati Kalbar, DR, Masyhudi, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Mempawah, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam kunjungan kerjanya Wakil Jaksa Agung RI memberikan arahan kepada Kejari Mempawah dan jajaranya, Wakil Jaksa Agung RI, mengapresiasi kinerja Kejari Mempawah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Sejumlah perubahan besar telah dilakukan Kepala Kejari Mempawah, Didik Adyotomo. SH, MH.
Kajari Mempawah dan jajarannya harus punya tekad dan komitmen ingin melakukan perubahan. Termasuk ingin melakukan yang terbaik, sehingga kehadiran Kejari Mempawah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selanjutnya Wakil Jaksa Agung RI, memuji lingkungan kantor yang rapi dan bersih, “Ini membuktikan, apa yang dilakukan Kajari telah didukung jajarannya termasuk para OB. Saya imbau terus dukung tugas Pak Kajari selaku penanggung jawab satuan kerja di Kejari Mempawah”, walaupun gedung kantornya masih bangunan lama, tetapi tidak menghalangi untuk melakukan hal-hal luar biasa.
Wakil Jaksa Agung RI, berpesan kepada Kajari dan jajarannya apabila ingin meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), harus melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), “Hindari perbuatan yang membuat cela dan pelanggaran, stop itu! Jangan ada pungli, berikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan termasuk kepada mereka menghendaki adanya pencerahan hukum. Jangan lupa selalu laksanakan Tri Krama Adhyaksa”.
Sementara itu, Kajati Kalbar DR, Masyhudi, menyampaikan kepada Kajari Mempawah dan jajaran agar hasil yang sudah bagus terus dijaga dan ditingkatkan, “Kekompakan semua pegawai harus dinomorsatukan”.
Selama berada di Mempawah Wakil Jaksa Agung RI, meresmikan Studio Online Kejari Mempawah untuk sidang online selama pandemi covid-19 dan juga bisa digunakan untuk webinar, Wakil Jaksa Agung menyempatkan diri untuk bersilaturahmi via video conference dengan hakim Pengadilan Negeri dan pihak Rutan Kelas II Mempawah.
Keberadaan Studio Online, dapat dipergunakan.
Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kejari Mempawah, Wakil Jaksa Agung RI, Kembali ke Pontianak untuk meresmikan Posko Bandara “Sikumbangdara”, (Konsultasi Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) di Bandara Internasional Supadio Kabupaten Kubu Raya, Rabu 17 November 2021.
Bertempat di pintu keberangkatan Bandara Internasional Supadio, Kejaksaan Tinggi menyiapkan personelnya untuk melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang hukum baik di bidang perdata maupun tata usaha negara di Bandara.
Bagi yang ingin berkonsultasi terkait hukum, maka dapat langsung mendatangi pos tersebut, dan layanan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi yang langsung meresmikan Posko Sikumbangdara itu menilai bahwa kehadiran Posko ini dapat membuat masyarakat lebih dekat dengan kejaksaan.
“Ini bagian dari inovasi dan kehadiran kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ditengah – tengah masyarakat, siapa tau ada masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait persoalan hukum yang sedang dialami, baik perdata, tata negara atau permasalahan hukum lainnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi menyampaikan bahwa Sikumbangdara sudah disosialisasikan sejak beberapa waktu lalu, dan saat ini sudah memasyarakat.
Tujuan utama dibentuknya Sikumbangdara ialah agar masyarakat dapat lebih mudah berkonsultasi kepada pihak Kejaksaan terkait hal – hal yang berkaitan dengan hukum.
Selama ini ia menilai banyak masyarakat yang segan dan bingung ketika sedang mengalami persoalan hukum baik perdata, tata usaha negara ataupun pidana.
Oleh sebab itu, pihaknya dari Kejati Kalbar ingin menghilangkan permasalahan yang kerap dirasakan masyarakat itu dengan aplikasi Sikumbangdara, agar masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat lebih mudah mengaksesnya tanpa harus mengeluarkan biaya dan lain sebagainya.
Dengan di bentuknya pos Sikumbangdara di ruang keberangkatan Bandara Internasional Supadio, ia berharap masyarakat dapat lebih mengenal Sikumbangdara.
Posisi terminal keberangkatan dinilainya sangatlah strategis untuk mengenalkan Sikumbangdara yang merupakan prodak sosialisasi hukum di masyarakat karena ribuan orang setiap harinya melintas untuk melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia bahkan dunia, oleh sebab itu siapa tau ada warga yang memang butuh masukan hukum ketika sampai di lokasi tujuan, maka mereka bisa berkonsultasi disini.**rry