Tetap Nekat Buka, Cafe dan Spa Ditindak Satgas Gakum PPKM Darurat

  • Whatsapp

JAKARTA, majalahtrass.com, – Lima lokasi tempat usaha di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang tetap nekat beroperasi di masa PPKM darurat.

Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Yusri Yunus didampingi Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat sekaligus Kepala Satgas Penegakan Hukum PPKM Darurat dan Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan mengatakan, dari 5 tempat ditindak polisi, dua orang merupakan pemilik dan event organizer (EO) ditetapkan sebagai tersangka

Read More

“Spa-spa yang tidak diperbolehkan masih buka saja, kafe-kafe bahkan ada kegiatan DJ. Ada 5 kasus sementara ini mulai tanggal 3 (Juli) sampai dengan kemarin yang kita ungkap,” kata Yusri
kepada wartawan, Senin (5/7/2021) di Depan Loby Krimum Gedung Utama Polda Metro Jaya.

Diketahui, Salah satu tempat yang ditindak petugas berlokasi di daerah Jakarta Utara. Tempat tersebut diketahui merupakan kafe yang didominasi pengunjung warga negara asing (WNA).

“Kafe ini dominan orang-orang warga negara asing, khususnya dari Nigeria. 81 orang kita amankan di sana dengan tempat kejadian perkara (TKP) di daerah Kelapa Gading,” jelasnya

Lalu kemudian, Tempat berikutnya yang ditindak petugas berada di daerah Jakarta Selatan. Di lokasi itu terdapat sebuah kafe yang kedapatan melanggar aturan PPKM darurat.

“Ada yang kita tetapkan jadi tersangka, baik itu pemilik, supervisor dan EO-nya,” ungkap Yusri.

Selain itu, Tiga lokasi lainnya berada di daerah Bekasi, Pondok Indah, hingga Kota Tangerang. Ketiga tempat itu merupakan tempat karaoke hingga tempat spa.
Ditempat yang sama Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat sekaligus
Ketua Satgas Penegakan Hukum dalam masa PPKM darurat mengatakan, pengenaan hukum ini adalah tindak lanjut dari penyidikan yang merupakan salah satu dari dua jenis penindakan, selain yustisi.

“Penyidikan masuk tindakan pidana, yang diterapkan adalah UU penanggulangan wabah yang dikenakan pada pelaku berbagai tindakan yang dilarang, yang akan dianggap menghalang-halangi upaya penanggulangan,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Tubagus menjelaskan, PPKM darurat dengan berbagai pembatasan di dalamnya, merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terhadap wabah penyakit, sehingga jika aturan yang sudah ditentukan itu terus dilanggar, maka dianggap merupakan suatu kegiatan menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit yang dalam keadaan darurat.**rry

Related posts