Terkendala sejak 2016, Pemkot Jakbar Tagih 179 Fasos-Fasum DKI dari Pengembang

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih terus berupaya menagih 179 fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang di wilayah tersebut, pada, Senin, (13/6)

Read More

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA : ~ Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih terus berupaya menagih 179 fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang di wilayah tersebut.

“Kita masih terus melakukan kegiatan penagihan fasos dan fasum di wilayah Jakarta Barat. Hal Itu jadi kewajiban dari wali kota,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, senin kemaren.

Disisi lain, Yani juga tidak menampik bahwa pihaknya menemukan beberapa kendala di lapangan saat melakukan penagihan.

Beberapa kedala yang ditemui, diantaranya, ada perusahaan yang sudah tutup beberapa tahun sehingga proses penagihan berjalan alot hingga abai dan tidak memenuhi surat pemanggilan.

Padahal sudah jadi kewajiban dari beberapa pengembang itu harus menyerahkan fasos-fasum kepada pemerintah dalam bentuk marka jalan, drainase hingga lahan untuk taman dan bangunan milik pemerintah.

Lebih jauh, Yani menjelaskan, hingga saat ini beberapa pengembang sudah dalam proses penyerahan fasos dan fasum. Untuk hal ni Yani tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah pengembang yang sudah menyerahkan asetnya tersebut.

Dipastikan juga oleh Yani, proses penagihan alamat terus berlangsung hingga kini. Agar seluruh aset yang menjadi milik DKI Jakarta bisa secepat dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan warga.

Yani menambahkam, “Setelah kita tagih dan dapat asetnya, selanjutya kita akan serahkan ink ke Dinas melalui Badan Pengelola Daerah atau BPAD,”

Diketahui beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD DKI Jakarta melalui Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, mengungkapkan mengenai persoalan penagihan fasos-fasum di Jakarta Barat yang kini masih ada 179 titik dari 289 titik fasos-fasum.

Karenanya Komisi A DPRD DKI mendorong Pemkot Jakarta Barat (Jakbar) untuk terus gencar menagih kewajiban pengembang berupa fasos-fasum kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Ini sudah lama terkendala. Sejak tahin 2016”, ucap Mujiono. “Fasos-fasum itu,seharusnya sudah diserahterimakan pengembang kepada Pemkot Jakarta Barat selaku penagih dari Pemprov DKI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2016.” **Ika /MDT

Related posts