Temuan BPKP Soal Dana Tak Wajar Rp 74 Miliar Kasus Bansos KeMensos

  • Whatsapp

JAKARTA, majalahtrass.com, – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 KeMensos atas terdakwa mantan Menteri Sosial, Mensos Juliari Batubara dengam agenda pemeriksaan saksi.

Sidang lanjutan kasus Bansos KeMensos, Dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras memberitahukan ada temuan yang tak wajar dalam pengadaan (bansos) Covid-19 dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Suap Mantan Mensos Juliari, Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara
“Terkait kasus dengan kewajaran dari harga,” kata singkat Sekjen KeMensos Hartono Laras saat sidang di PN Jakarta Pusat Rabu (5/5).

Read More

Dijelaskannya, Hartono menyebut, ada anggaran tidak wajar yang ditemukan BPKP berkaitan adanya selisih nilai harga sembako Bansos sebanyak Rp 74 miliar yang dibayarkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada vendor pengadaan bansos Covid-19 yang membayarnya tidak wajar karena terlalu mahal. Tetapi diduga uang itu berkaitan dengan harga sembako dan pengadaan goodie bag yang sangatlah mahal.
Dalam lanjutan persidangan kasus Bansos KeMensos dihadirkan saksi, yaitu Sekjen KeMensos Hartono Laras, Hakim Ketua Muhammad Damis menanyakan Sekjen KeMensos tentang selisih harga
“Terlalu mahal apa terlalu murah (terkait selisih harga),” tanya Hakim Ketua Muhammad Damis
“Mahal,” jawab singkat Hartono pemberian keterangannya sebagai saksi
“Berapa selisihnya?” tanya kembali Hakim Ketua.

“BPKP menyampikan dalam laporan hasil pemeriksaan itu sekitar Rp 74 miliar,” timpal Hartono sesuai perhitungan BPKP atas pengadaan semboko Bansos KeMensos mengenai selisih nilai harganya
Dalam memberikan keterangannya, Hartono menjelaskan, temuan BPKP itu, dari hasil perhitungannya. Adanya kelebihan bayar kepada vendor terkait pengadaan paket sembako dan juga biaya pengadaan goodie bag yang dikerjakan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan PT
Rancang Rancak.

“Tepatnya saya tidak tau. Akan tetapi disitu ada kaitannya dengan item-item mengenai harga barang sembakonya, lalu kemudian juga ada goodie bag-nya yang saya ketahui,” jelas Hartono.

Namun terkait selisih harga yang ditemukan BPK, Hartono menjelaskan bahwa uang sebanyak Rp74 miliar tersebut sudah berada/diserahkan di para vendor pengadaan bansos sembako. Disebutkannya juga bahwa ada vendor yang sebagian telah mengembalikan ada pula yang belum sama sekali.

“Sebagian ada pengembalian dan sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada juga yang belum mengembalikan sama sekali,” jelas Hartono dalam memberikan keterangannya sebagai saksi.

Lantas, hakim mencecar Hartono terkait proses pengembalian uang tersebut. Karena diketahui bahwa para vendor sudah diberikan waktunya selama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan, namun masih ada yang belum mengembalikan kelebihan pembayarannya..

“Menurut perhitungan sekarang sudah terlampaui dan sekarang sudah ada di kejaksaan untuk membantu dalam penyelesaian tindak lanjut dari pemeriksaan,” paparnya.**rry.

Related posts