Sri Mulyani: Pemerintah Memutuskan Tak Lagi Beri Dana Kelurahan

  • Whatsapp

Jakarta,trass- Pemerintah Memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara Khusus dalam APBN 2021, seperti yang dialokasikan melalui APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan untuk tahun ini kebutuhan dana kelurahan kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum ( DAU ) pada kota Kabupaten masing-masing.

Read More

“Seharusnya, kelurahan dan operasi kelurahan itu sudah ada didalam anggarannya APBN, sebab dia itu perpanjangan dari Pemda,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa ( 18/1/2021 ).

Menteri Sri Mulyani mengatakan penganggaran dana untuk kelurahan pada tahun 2021 berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah memutuskan mengalokasikan dana kelurahan secara tersendiri, walaupun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aparat pemerintah kota.

Waktu itu,dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, yang diatur Permendagri No.130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, seiring sejalan dengan PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.

Semasa terjadi pandemi, dana kelurahan yang semula hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan dan memberdayakan masyarakat di kelurahan, dapat di refocusing ( dialihkan) untuk kegiatan lain.

Contohnya, mendukung pendanaan dan pencegahan, dan penanganan Covid-19, serta memberi bantuan pada masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Dalam dokumen APBN Kita edisi Januari 2021, tercatat realisasi DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan pada 2020 senilai Rp2,77 triliun. Kemudian dana tersebut tersalur kepada 399 daerah pada tahap I dan 370 daerah pada tahap II.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan DAU senilai total Rp 390,3 triliun atau naik 1,5 % dari Rp 384,4 triliun pada tahun lalu. Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci DAU yang harus ditransfer pemda untuk kelurahan.

“Jelas ada didalam formula DAU-nya, yang kami harap tetap dialokasikan oleh pemerintah daerah semua dalam mendukung fungsi dari kelurahan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima pertanyaan mengenai kelanjutan dana kelurahan dari anggota Komite II DPD RI. Menurut mereka, masyarakat penasaran atas kelanjutan anggaran dana kelurahan, termasuk dari pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ). Ferr

Related posts