Sengketa Tanah Semakin Carut Marut, Junimart Girsang Desak Sofyan Djalil Mundur

  • Whatsapp

Majalahtrass.com, – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyarankan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil agar mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Read More

“Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/ akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi,” kata Junimart kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Dalam hal ini ditegaskan Junimart sebagai konsekuensi atas carut marutnya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha. Karena akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian ATR/BPN yang kerap kali mengesampingkan hak hukum di lahan tersebut adanya lahan tanah masyarakat.

“Carut marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB dan ijin lainnya kepada para pengusaha dibeberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena sering kali dari hak atas tanah yang diberikan itu, masyarakat justru menjadi kehilangan tanah,” tegas Junimart Politisi PDI-Perjuangan ini.

Belum lagi, realita kian maraknya aksi Bromocorah mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama dengan para mafia tanah.

Hal itu menurut Junimart, Perbuatan yang dilakukan oknum ATR/BPN, sehingga hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.

“Ditambah lagi, makin maraknya Bromocorah mafia-mafia tanah yang melibatkan internal dari Kementerian ATR/BPN itu sendiri. Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” beber Junimart.

Lebih lanjut, Politisi kelahiran Kabupaten DAIRI ini. Mengatakan jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, sebaliknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak tegas dengan segera mencopot jabatan Sofyan Djalil.

“Jadi jika tidak bersedia mundur, lebih baik Presiden Jokowi mencopot Sofyan Djalil. Karena hasil temuan kami di Komisi II ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, menemukan pemberian izin HGU, dan hak tanah lainnya kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat,” ungkapnya kesal

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR itu, mengungkapkan setidaknya terdapat sebanyak lima poin yang menjadi catatan buruk terhadap Kementerian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Sofyan Djalil.

“Pertama, penyebab Sertipikasi PTSL bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga dalam hal ini surveiyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat. Dimana validitas pengukurannya menurut saya semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan oleh pihak ketiga yang mana kontrol kwalitas pekerjaan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Rechtkadaster). Bahkan ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja pun jadi seperti memotong tahu, ” ungkapnya.**Red/Fry

Related posts