Santunan Covid-19 Dihapus Kemensos Karena Kurang Anggaran Dampak Dari Korupsi Bansos

  • Whatsapp

Majalahtrass.com, Jakarta, – Beberapa waktu lalu Kementerian Sosial menginformasikan santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris telah dihentikan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dipanggil akrab sapaan Risma baru-baru ini mengatakan alasan dihapusnya santunan Covid-19 salah satunya karena kekurangan anggaran.

Read More

“Berawal, ini kesalahan administrasi. Lalu, saat itu tidak dihitung berapa jumlah korban. Sehingga waktu itu kurang duitnya. Di tahun lalu saja kekurangan uang,” ucap Risma

Menanggapi kebijakan ini, anggota Komisi III fraksi Demokrat Benny K Harman tampaknya sudah menduga dari awal.

Anggota Komisi III Benny K Harman mengatakan, telah dihentikannya dana santunan korban Covid-19 ini sudah jelas dampak dari korupsi bansos yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara.

Dampak akibat korupsi itu, akibatnya, membuat Kemensos kehabisan anggaran sehingga terpaksa mengambil langkah penghapusan santunan Covid-19.

Tanggapan tersebut disampaikan Benny K Harman melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID pada Minggu, ‘ciutan Benny K Harman; 28 Februari 2021.

“Benar dugaanku kan? Inilah akibat dampak nyata dari korupsi dana bansos triliunan rupiah itu. Akibat korupsi, Kemensos tak punya duit lagi sehingga santunan bansos terpaksa dihapus. Rakyat monitor!” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Sunarti mengatakan tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2021.

“Terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh dinas sosial provinsi/kabupaten/kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ucap Sunarti

Pernyataan tersebut telah disampaikan Sunarti dalam surat edaran kepada kepala dinas sosial provinsi seluruh Indonesia tertanggal 18 Februari 2021.

Isi surat tersebut, Sunarti menyebut Surat Edaran Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor:427/3.2/BS.01.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Surat edaran ini menyatakan tidak adanya lagi anggaran santunan bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19 pada Kementerian Sosial.

Oleh sebab itu, Sunarti meminta kepada kepala dinas sosial provinsi untuk dapat menyampaikan hal tersebut kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.

“Selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan/atau usulan lagi pada Kementerian Sosial,” jelas Sunarti.**rry

Related posts