Risma Ungkap Lagi Puluhan Juta Data Ganda Penerima Bansos

  • Whatsapp

JAKARTA, Majalahtrass.com,- Menteri Sosial, Tri Rismaharini,menemukan dan mengakui adanya puluhan juta data yang diduga ganda sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Sosial menegaskan pihaknya akan memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3. Menurutnya, hal itu dilakukan agar penerima bansos tepat sasaran.

Read More

“Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya,” jelas Risma, panggilan akrabnya Tri Rismaharini, saat jumpa wartawan virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 26 Juli 2021.

Menurutnya, Risma mengungkap, ada tiga langkah yang harus dilakukan Kementerian Sosial. Pertama, mensinkronkan seluruh data yang ada di Kemensos dan memadankan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil.

Lalu, kedua, akan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos. Yakni, sejak Januari hingga hari ini, khusus penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dilakukan langsung dengan secara transfer oleh himpunan bank negara (himbara) dan kemudian warga bisa mengambil di bank.

“Khusus untuk pengadaan beras (untuk tambahan bantuan di masa PPKM Darurat) dilakukan oleh Bulog. Bulog langsung mengirimkan ke keluarga penerima maanfat (KPM),” jelas Risma.

Kemudian langkah yang ketiga, Kemensos berkejasama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah pihak di bidang fintec dan e-commarce untuk membuat aplikasi bansos yang dapat digunakan penerima untuk berbelanja di sejumlah platform yang bekerjasama dengan pemerintah.

“Mudah-mudahan kita bisa launching tanggal 17 Agustus,” ujar Risma.
Ditambahkannya, nantinya kerjasama platform aplikasi bansos tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dengan wilayah penerima bansos. Namun yang jelas, Risma memastikan perintah Presiden yang melarang pembelian produk yang tidak sesuai peruntukkannya.

“Sesuai perintah Pak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak ada belanja untuk rokok, untuk minuman keras, melalui ftur itu kita batasi,” tandasnya.**rry

Related posts