Rapat koordinasi Jelang Idul Fitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass.com,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442.H /2021 M.

Dalam hal itu, disampaikan Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442.H atau 2021, juga dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta beberapa Menteri dan juga Kapolda jajaran yang hadir mengikuti secara virtual.

Read More

“Keselamatan rakyat sebagai hukum terringgi atau Salus Supreme Lex Esto,” kata Sigit dalam Rakor Lintas Sektoral di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021).

Dijelaskannya, Sigit Mengatakan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran.

Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan lajunya penambahan angka penyebaran virus corona atau Covid-19.

Dengan adanya pelarangan mudik, maka hal itu sesuai dengan semangat asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Untuk melakukan upaya serta menyelamatkan orang banyak dari penyebaran virus corona.

“Polri akan gelar operasi keselamatan dari 12 hingga 25 Mei atau selama 14 hari, untuk memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena angka Covid-19 yang masih tinggi,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan Kegiatan Kepolisian akan ditingkatkan (KKYD) guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat Ramadan dan Idul Fitri.

“Operasi KKYD angka kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat-tempat interaksi masyarakat seperti terminal, maupun aksi teroris di bulan Ramadaan untuk melaksanakan amaliah. Rekan-rekan Densus 88 tetap mengawasi,” kata Sigit.

Antisipasi kejahatan itu, Sigit Mengatakan, dapat dilakukan melalui pendekatan Soft Approach dengan menggandeng para alim ulama, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Selain itu, Sigit meminta kepada Kapolda dan jajaran untuk mengantisipasi lajunya lonjakan harga pangan pada waktu menjelang Lebaran. Untuk dapat melakukan operasi yustisi guna menegakan protokol kesehatan ( Prokes ) terhadap masyarakat.

“Pengendalian Covid-19 di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin agar dikoordinasikan guna melakukan vaksin massal. Harga pangan sembako akan terjadi lonjakan harga maka Polri menurunkan Satgas Pangan dengan instasi terkait guna mengontrol langsung pada sasaran. Operasi Yustisi tetap dilakukan agar masyarakat patuh program 3T dan 5M terus dilakukan,” jelas Sigit.

Selain itu, Sigit menegaskan untuk menekankan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata yang tidak dalam berada di zona merah. Penggalakan penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona.

“Daerah wisata tetap dilaksanakan 3T dan selalu memakai masker, juga akan didirikan posko yang bisa untuk melakukan test. Pelaku pariwisata tetap dapat melaksanakan kebersihan lingkungan, untuk penjualan tiket dilakukan melalui elektronik dengan tetap memberlakukan 3M. Untuk daerah zone merah tidak akan melaksanakan pariwisata. Hotel juga tetap melaksanakan melakukan 3T dan 3M, Dan Hotel juga mempersiapkan kamar sementara untuk digunakan yang di tes positif,” kata Sigit menutup.**rry

Related posts