Presiden Jokowi: Perintahkan Kapolri Usut Mafia Tanah Termasuk Aparat Merampas Hak Rakyat

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,- Banyaknya kasus masyarakat kecil yang mengalami terpaksa harus meninggalkan tanah atau rumahnya akibat kalah dalam sengketa tanah.

Read More

Hal ini disinyalir ulah para mafia tanah yang mengakibatkan banyak merugikan terhadap masyarakat.

Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta jajaran Polri untuk mengusut para mafia tanah ini.

Pemerintah akan terus berkomitmen memberantas mafia tanah di Indonesia.

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” terang Jokowi saat memberikan sambutan pada “Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria” di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Selain itu, Ia menekankan, jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah dikatakannya berulang-ulang.

“Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegas dia lagi.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk komitmen negara dalam mengurai konflik agraria yang ada.

Pemerintah juga berkomitmen mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, dan memastikan ketersediaan juga kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Jokowi mengungkapkan, banyak konflik agraria telah berlangsung lama, Tak ada kejelasannya bahkan sangat lama.

“Ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tapi masalahnya tidak selesai-selesai,” ujar Jokowi

Ia mengaku memahami bahwa konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.

Berselang waktu, setiap tahun, Jokowi menerima kelompok tani yang datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mengadu nasibnya terhadap persoalan konflik agraria.

“Bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria,” kata dia.

Selain itu, Pada Rabu, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat lahan hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.

Dijelaskannya, sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan 8 kabupaten/kota yang jadi prioritas di tahun 2021.

“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan,” ujar Jokowi.**rry

Related posts