Presiden Jokowi: Minta Menteri Erick Thohir Tutup Saja BUMN Yang Sakit

  • Whatsapp

JAKARTA, majalahtrass.com,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tak akan lagi memberikan proteksi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang ‘sakit’ dan juga tak berani berkompetisi dan mengambil risiko di tengah kemajuan zaman pada saat ini.

Read More

Jokowi juga ingin agar perusahaan pelat merah segera beradaptasi terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan cepat merespon ketidakpastian kondisi global saat ini.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri BUMN, Erick Thohir agar menutup saja perusahaan-perusahaan BUMN yang tak mampu mengejar ketertinggalan dalam bersaing bisnis.

Hal ini juga disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat beberapa waktu lalu.

“Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi. Sehingga kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini, segera dapat beradaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, gimana kalau sudah begitu,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, dahulu terdapat banyak perusahaan BUMN ‘sakit’ yang sering mendapatkan proteksi melalui suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menurutnya, jika setiap kali suntikan dana terus menerus diberikan pemerintah, maka justru akan membuat perusahaan tak bisa maju karena tak berani mengambil risiko dan tak berani bersaing.

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahin PMN. Sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani,” terangnya lagi

Menurutnya, Jokowi ingin perusahaan BUMN mampu bersaing di kancah internasional. Salah satunya dengan menata adaptasi pada model bisnisnya dan juga menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman. “Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah, lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi,” tegasnya.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar birokrasi perizinan investasi di perusahaan BUMN tak lagi menyulitkan. Perizinan yang ruwet dan berbelit-belit tersebut harus dipangkas. Ia menceritakan, terdapat investor yang mengadu kepadanya karena lamanya proses perizinan pembangkit listrik yang memakan waktu hingga tujuh tahun.

“Enggak dibolehkan PLN sampai bertele-tele proses perizinan begitu. Tidak dibolehkan lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini. Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Kabur semua,” ungkap Jokowi.**Red/Fry

Related posts