Negara Mengalami Defisit Terus, Jokowi Menyalahkan Banyaknya Aturan

  • Whatsapp

“Jakarta, majalahtrass- Presiden Joko Widodo mengklaim defisit keuangan negara tak kunjung selesai gara-gara banyaknya aturan yang ‘ ruwet’

“Klaim itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan 2020 di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis ( 16/1/2020 )lalu.
Jokowi menyebut defisit keuangan negara bisa diatasi dengan omnibus law.

Read More

“Ada 79 undang-undang yang akan direvisi sekaligus, yang didalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi. Oleh karena itu kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan merespon setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia, ” kata Jokowi.

“Kita tidak bisa melangkah kerena dicegat, tercegat, terhambatnya oleh aturan-aturan yang dibuat kita sendiri. Kita harapkan, dan saya sudah sampaikan kepada DPR RI, mohon kiranya ( omnibus law) dapat menyelesaikan maksimal 100 hari. Suatu kerja yang paling cepat sekali kalau ini terlaksana, ” ujarnya lagi.

“Badan Pusat Statistik ( BPS): Penerimaan Negara yang tidak seimbang dengan belanja Negara. BPS menyampaikan pandangan yang berbeda soal defisit negara. Menurut PBS terjadinya defisit kerena penerimaan negara tidak mampu mengimbangi belanja yang agresif. Sehingga saat ini penerimaan negara tidak mampu memenuhi besaran pengeluaran belanja negara, maka terjadilah defisit anggaran dan pembiayaan. Kekurangan tersebut bergantung pada utang, ” tulis BPS dalam Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang dirilis Desember 2019 lalu.

“Akhirnya, Peningkatan utang ini terjadi disebabkan oleh peningkatan belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial dan dana desa, ” klaim BPS.

“Menurut data BPS, sepanjang 2019 pengeluaran terbesar negara adalah pos belanja sebagai berikut :

  1. Funsi pelayanan umum Rp 517,3 triliun : belanja untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu 2019.
  2. Fungsi Ekonomi Rp 389,6 triliun : belanja untuk pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, pangan, pengembangan UMKM, dan Koperasi.
  3. Pungsi Perlindungan Sosial Rp 200,8 triliun : Belanja untuk penguatan Program Keluarga Harapan ( PKH) serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri. Data dikutip dari BPS.

“Dari semua ini diambil diawal tahun 2019 hingga sekarang Jumat, ( 22/1/2021 )
Hutang Negara saat ini sudah diatas Rp 6000 triliun lebih ditambah surat-surat bernilai Negara.***Ferr

Related posts