Mendagri Peringatkan ! Gubernur Bupati Dan Walikota Soal Penyelesaian Pengaduan Publik

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass.com,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan agar kepala daerah untuk segera mempercepat dalam penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) pada tahun 2020.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ yang ditandatanganinya pada 18 Maret 2021.

Read More

Sejatinya, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

“Lakukan dan Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” jelas Tito pada Selasa (23/3/2021).

Diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk pemda wajib menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan.

Berdasarkan ketentuan Undangan-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Dilakukan secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ( LAPOR ),” ungkap Mendagri sesuai poin nomor 2 dalam surat edaran tersebut.

Lanjutnya, Sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh Pemda Tahun 2020 baru mencapai 69,78 persen.

“Diutamakan tindak lanjut pengaduan tahun 2020 agar segera diselesaikan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tegasnya sebagaimana poin nomor 3 dalam surat edaran.

Diketahui, dalam rangka pembinaan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Bupati dan Wali Kota dan melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi dimaksud.

Gubernur juga diminta dalam menyampaikan laporan hasil tindaklanjut evaluasi pengaduan kepada Mendagri setelah adanya menerima laporan dari Bupati dan Wali Kota.**rry

Related posts