Memalukan Jaksa Agung, Jaksa Asepte Diduga Markus Proyek Sulbar

  • Whatsapp

JAKARTA,makalahtrass.com, – Salah seorang oknum jaksa bernama Asepte Gaulle Ginting yang menjabat sebagai Pemeriksa dalam kasus di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ( TUN ) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Diketahuinya, Kemudian jaksa Asepte dilaporkan karena diduga bermain proyek di Dinas Pendidikan Sulawesi Barat (Sulbar).

Dilaporkannya, Berdasarkan dokumen Surat Perintah Jamwas bernomor PRIN-78/H/Hjw/05/2021 yang diterima wartawan, Minggu (30/5), tertulis Jamwas Amir Yanto memerintahkan 5 orang jaksa jajarannya untuk menindaklanjuti dan memeriksa terlapor Jaksa Asepte Gaulle Ginting ( AGG ) atas dugaan pelanggaran disiplin PNS/ASN. Terkait kasus Jaksa AGG ini terbongkar berkat pengaduan masyarakat.

Read More

“Dalam laporan pengaduan dari Sdri. Wahdini Syafrina S Tala yang melaporkan jaksa Sdr Asepte Gaulle Ginting,.S.H., M.H., Sebagai pemeriksa Datun pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diduga telah meminjam uang sebesar Rp 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) terhadap Sdri. Wahdini Syafrina S Tala untuk kegiatan/proyek pembangunan di Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, kemudian berjanji akan mengembalikan pada bulan Maret 2021.

Lanjutnya, Sdri Wahdini Mengatakan, dari perjanjian pengembalian uang yang dipinjam hingga sampai saat ini Sdr. Asepte Gaulle Ginting S.H., M.H., malah susah dihubungi apalagi ditemui, yang bersangkutan selalu berusaha menghindar dan tidak ada niat atau itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut,” penjelasan dasar Surat Perintah yang ditandatangi Jamwas Amir Yanto.

Selain itu, memeriksa Jaksa Asepte, Jamwas Amir Yanto juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa pihak-pihak lainnya yang terkait didalam domisili di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat dan di Mamuju wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

“Surat Perintah ini berlaku 14 (empat belas) hari kerja mulai tanggal 18 Mei 2021 hingga dengan 8 Juni 2021,” perintah tertulis Jamwas dalam surat yang diteken pada 7 Mei 2021 tersebut.

Dijelaskannya, Apabila terbukti jaksa Asepte telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ‘ tentang Disipilin PNS/ASN yang salah satunya melarang penyalahgunaan wewenang. Maka jaksa Asepte bisa dijatuhi sanksi ringan, sedang, hingga berat, yang berujung dengan pemecatan sebagai PNS/ASN,’demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.**rry

Related posts