Maklumat Kapolri Disampaikan Awal Tahun 2021 Menimbulkan Polemik Komunitas Pers

  • Whatsapp

“Kapolri Jendral Idham Azis mengeluarkan maklumat nomor :
Mak/1/l/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Juga Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang ditanda tangani 1 Januari 2021.

“Polri beralasan,
maklumat untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan pengamanan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbul dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Read More

“Dilarangnya kegiatan FPI berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Imformatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M. HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat Kapolri, salah satunya dinilai komunitas pers Indonesia tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi.

“Selain itu dinilai bisa mengancam jurnalis dan yang tugas utamanya mencari informasi dan menyebarluaskan kepada publik.

“Maklumat yang dimaksud adalah pada Pasal 2d yang bunyinya menyatakan, ” Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. “

“Menyikapi Maklumat di Ppasal 2d,komunitas pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi, Asosiasi Media Siber Indonesia, menyatakan:

“Pertama, maklumat Kapolri dalam pasal 2d berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat seiring negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

“Soal ini tertuang jelas dalam pasal 28F UUD 1945 yang bunyinya, ” Setiap orang berhak untuk berkomukasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, “

“Kedua, pasal 2d dinilai mengancam tugas jurnalis dan media, yang profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

“Hak Wartawan untuk mencari informasi diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang bunyinya menyatakan,” (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, “

“Isi maklumat itu, yang memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikatagorikan sebagai ” Pelarangan Penyiran, ” yang bertentangan dangan pasal 4 ayat 2 UU Pers, ” ujar Ketua AJI Indonesia Abdul Manan seperti diberitakan suaracom.

“Ketiga, mendesak Idham Azis mencabut pasal 2d mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak seiring dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UU Pers.

“Keempat, menghimbau pers terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang telah diamanatkan oleh UU Pers.***majalatrass.com.

Related posts