MAKI ke KPK, Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 Di Kementrian Keuangan

  • Whatsapp

JAKARTA, majalahtrass.com, – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyambangi KPK untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adanya penyimpangan ini, diduga terkait dengan kasus pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu yang belakangan ini tengah diusut KPK.

Read More

“Kami datang ke KPK untuk melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak,” jelas Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.

MAKI, Boyamin mengaku ada perusahaan yang menunggak pajak sekitar Rp 1,7 triliun, terjadi antara tahun 2017-2018. Perusahaan itu dinyatakan tidak kooperatif membayar tunggakan pajak, sehingga membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertindak.

Ia mengatakan, Menkeu menerbitkan izin menyandar tiga petinggi di perusahaan tersebut, yaitu direktur utama berinisial WW, direksi berinisial AT dan seorang komisaris berinisial DS.

“Lalu yang disandera hanya satu orang DS yang bukan memegang saham tetapi jabatannya komisaris utama. Ia seakan-akan punya harta Rp 15 triliun sehingga dia harus membayar kewajibannya Rp 15 miliar atas pembayaran Rp 15 miliar itu kemudian dilepaskan sehingga saat ini tagihan Rp 1,7 triliun tidak terbayar dan terhadap WW dan AT, Dirut dan Direksi tidak dilakukan penyanderaan sampai saat ini,” jelas Boyamin.

Kemudian, karena tidak ditagihnya tunggakan pajak Rp 1,7 triliun dan tidak disandera-nya dua orang tersebut, MAKI meminta KPK untuk menindaklanjutinya.

“Dua orang yang lebih punya jabatan penting yang diduga pemegang saham itu, maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti. Apakah ada dugaan suap-nya atau tidak,” tegas Boyamin.**rry

Related posts