MA Diminta Bebaskan Arifin Alias Asen Dari Tuntutan Hukum

  • Whatsapp


Petikan wawancara saya kepada kuasa hukumnya Saudara Arifin sapaan akrabnya Asen, Ibu Liliana Kartika, S.H. Alamat kantor di “KARTIKA LAW FIRM”, SUDIRMAN 7.8 TOWER 16th Floor – Unit 1 & 2, Jl Jendral Sudirman 7-8, RT. 010, RW. 011, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut penjelasannya,


Majalahtrass.com,- Memberi penjelasan terkait berita telah diberitakan dibeberapa media online dengan tema berita, ” Berawalnya Kasus Judi online Dialihkan Menjadi Penipuan Untuk Beli Beli Besi, Yang Dijanjikan Hanya Janji Palsu.”

Read More

Menurutnya, Selaku Kuasa Hukum Saudara Arifin alias Asen ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Betapa ngirisnya dan betapa mahalnya bagi orang-orang mencari keadilan.

Dijelaskannya, Bahwa Arifin alias Asen pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/PID/2021/PT.DKI, tertanggal 5 Juli 2021, dalam perkara Penggelapan, meminta Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dimohonkan untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum.

Ketika itu, Hakim Agung MA, yang memeriksa dan mengadili berkas perkara Kasasi atas nama Arifin alias Asen, dimohonkan supaya meneliti kembali dan memeriksa alat bukti berkas perkara No.157/PID/DKI Jakarta. Pasalnya, putusan PT DKI Jakarta tersebut terindikasi mengesampingkan keterangan-keterangan saksi, dan alat bukti serta keterangan terdakwa.
Harapannya,untuk itu, Hakim Agung sebagai tumpuan terakhir tempatnya mencari keadilan dan diharapkan untuk meneliti serta memeriksa ulang berkas Memori Kasasi penasehat hukum terdakwa agar dijadikan pertimbangan untuk menganulir serta menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Putusan Banding PT DKI Jakarta, yang menjatuhkan vonis hukuman terhadap Arifin alias Asen dengan hukuman selama 2 tahun penjara.

Sementara Hal ini disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya Kartika Law Firm, Liliana Kartika SH, kepada awak media, pada, ( 9/9/2021).

“Pemohon Kasasi meminta dan dimohonkan, hakim MA menolak putusan Pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat Banding” Sebab perkara tersebut bukanlah perkara penggelapan dalam bisnis besi sebagaimana disebutkan jaksa dalam tuntutannya dan dalam putusan majelis hakim pengadilan pertama yang menghukum Arifin kasus Penggelapan.

Namun sebenarnya perkara yang menimpa Arifin alias Asen yang sebenar-benarnya adalah perkara Judi Online.
Sebagaimana pembuktian perkara tersebut sudah dituangkan terdakwa dalam nota Pembelaan atau Pledoi nya saat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dituangkan pula dalam berkas permohonan memori Kasasi di MA. Akan tetapi JPU dan majelis hakim pada Pengadilan Jakarta Barat tingkat pertama dan hakim tinggi PT DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, alat bukti, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Oleh karena itu, selaku penasehat hukum, sudah menuangkan perdebatan hukum tersebut dalam memori Kasasi untuk memohon kepada MA agar membuka kebenaran yang hakiki terhadap Arifin alias Asen. Hal itu dikatakan penasehat hukum Arifin alias Asen, Kartika Law Firm, Liliana kartika SH, pada media ini Jumat 9/9/2021, di Jakarta.

Pada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu, oleh Judex Factie seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam memori banding.

Pada hal sebenarnya, sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi.

Selain itu, “kekhilafan hakim dalam menerapkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tidak bisa diuraikan hakim tinggi dalam amar putusannya.
Ancaman Pidana untuk Pasal 372 KUHP adalah “paling lama 4 (empat) tahun”, artinya JPU menuntut dengan hukuman paling tinggi atau paling maksimal, padahal sesungguhnya terdakwa tidaklah terbukti melakukan penggelapan sebagaimana yang telah diuraikan dalam MEMORI BANDING yang kami ajukan.

Kalaupun terdakwa benar telah melakukan Penggelapan, tuntutan JPU yang paling tinggi tentu sangat tidak adil, karena terdakwa bukanlah seorang residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan dan harus dituntut dengan hukuman maksimal. Padahal dalam Tuntutan JPU adalah hal-hal yang meringankan untuk terdakwa yang dikemukakan, yaitu : Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian hal-hal yang meringankan untuk terdakwa yang dikemukakan oleh JPU hanya formalitas saja, karena kalau mau menuntut dengan ancaman paling lama atau maksimal, tidaklah perlu dicantumkan hal-hal yang meringankan atau tidak ada hal-hal yang meringankan terhadap Arifin alias Asen yang mempunyai haknya sebagai terdakwa, sehingga sangat tidak beralasan tuntutan JPU yang menuntut ancaman hukuman paling tinggi yaitu 4 (empat) tahun yang dapat merusak nama baiknya serta kehidupan keluarganya. Hal ini menunjukkan seolah-olah menunjuk JPU sangat dendam dengan terdakwa, tidak manusiawi, serta tidak mendidik.

Saksi Wong Ivan Triguna dinilai telah menunjukkan sifat yang tidak konsisten, keterangan bohong.
Diduga telah beraninya mempermainkan suatu instansi dengan menyepelekan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Peradilan (Sdr. Wong Ivan Triguna yang dulunya bernama Agus Sudono Penetapan Mahkamah Agung No: 1149/PDT.P/2018/PN.JKT.BRT. Lulusan SD. BAP Polisi 2020 – S-1 Managemen

Sementara dalam perkara ini, pada kutipan keterangan saksi Wong Ivan Triguna, tidak mengetahui tentang PT.Pulsa Cepat Indonesia. Bukti screen shot Wong Ivan Triguna dan istrinya Lestianingsih diduga menggunakan uang 1.450.000.000,- PT. PULSA CEPAT INDONESIA tanpa izin dari Direktur yaitu Sdr, Arifin/Asen Bukan hanya itu saja, Cheque Bank Permata atas nama PT Pulsa Cepat Indonesia, sehingga dari penarikan uang tunai yang diberikan kepada isterinya itu, saksi Wong Ivan Triguna pasti mengetahui tentang adanya PT Pulsa Cepat Indonesia, karena saksi memerintahkan Pemohon Kasasi selaku Direktur PT Pulsa Cepat Indonesia, untuk membuat Cheque senilai Rp 1.450 miliar diambil Lestia Suryaningsih istri saksi.

Namun saksi tidak mengakuinya sehingga telah membuat keterangan bohong dalam persidangan. Uang 95% dari PT. Kharisma Catur Mandala masuk ke Pulsa Cepat Indonesia yang kemudian di transfer ke rek Ko Hartono.
Atas perintah Saudara Husinda sebagai bos dari Wong Ivan Triguna dan Saudara Arifin alias Asen yang telah berkata kepada istri dan anak Arifin.

“yang penting kembalikan semua kartu-kartu dalam 2 (dua) hari bila tidak kembalikan saya akan suruh polisi tangkap suami mu. Kalau tak kembalikan kartu-kartu tersebut orang kamboja nggak bisa kerja” katanya. Begitu dikembalikan kartu tersebut, Saudara Arifin alias Asen dikriminalisasi.

Saksi Ko Hartono yang mengaku sebagai investor, ternyata investor bodong dan dari hasil investivigasi diketahui profesinya sebenarnya adalah hanya seorang penjual seblak sejak tahun 2019. Sebagai bukti kebohongan lainnya Saudara Ko Hartono kami uraikan sebagai berikut :

Tidak kenal dan tidak pernah bertemu Saudara Arifin alias Asen tapi bisa transfer milyaran rp
Tidak ingat dan lupa jumlah yang ditransfer. Rp. 1.400.000.000 atau Rp. 1.460.000.000,-Transferan angkanya keriting alias tidak bulat. Jumlah yang ditransfer saksi Ko Hartono tidak selalu genap/angka di satuan rupiah.

Hal ini dilakukan sebagai “kamuflase” dalam PENCUCIAN UANG yang menggunakan sarana transfer antar bank.Tidak ada berita di slip setoran uang itu digunakan untuk apa?
Wong Ivan Triguna memerintahkan Arifin untuk mentransfer ke rekening Ko Hartono dalam waktu yang didakwakan. Karena diduga rekening Ko Hartono adalah rekening beli. Dimana rekening buku tampungan yang asli tercecer dibawah tangga rumah Arifin saat Wong Ivan Triguna, Lestia suryaningsih, Hendy dan anjing yang mengacak-ngacak rumah Arifin. Saat Arifin tidak berada dirumah.
Transaksi transfer 4 sampai 6 kali dalam waktu 1 hari sehingga total 130 transaksi transferan. Cicilan apa dan aneh dan tidak biasanya.
Rekayasa INVESTASI diciptakan dalam persidangan menjadi kasus penipuan besi keuntungan 5% x Rp. 1.400.000.000 = Rp. 1.470.000.000,- tapi yang ditransfer Rp. 1.594.458.174. Kelebihan transfer Rp. 194.458.174. Lebih rendah dari bunga Bank Syariah apakah mungkin bunga investor besi lebih kecil dari bunga Bank???

Sungguh sangatlah keliru dakwaan jaksa, yang Jumlah Rp. 137.137.193 berasal dari Sdr. Arifin alias Asen sendiri bukan uang dari Saudara Ko Hartono. Jumlah tersebut berasal dari rekening PT.PULSA CEPAT INDONESIA Direkturnya yang jelas-jelas Saudara Arifin alias Asen. Transfer LLG ke rekening atas nama Ko Hartono.

Sudah jelas dari saksi ini, memberikan kesaksian palsu didalam persidangan, Saudara Ko Hartono karena tidak dapat menjelaskan asal usul jumlah Rp. 137.137.193,- tersebut. Sebenarnya yang benar adalah perhitungan dari Quickpay (judi online) – (angka selalu kriting) diperjelas menurut keterangan saksi pegawai BCA sendiri bernama MELDA. Transferan Ko HARTONO ke rekening Pemohon Kasasi sejumlah Rp 1.756.141.470,-. Selisih lebih Rp.356.141.470.- Diperkuat Saksi SILVIA DEWI MARBUN pegawai di Bank BCA. Transferan rekening BCA nomor 6000088348 an. Ko HARTONO sejumlah Rp 1.594.458.174,-. Selisih lebih Rp 194.458.174,-.
Sangat tidak mungkin kalau pembayaran melebihi dari harga jual dan juga sudah melebihi yang dikatakan keuntungan seperti apa yang dijelaskan. Bahwa kelebihan transferan uang saksi Ko HARTONO adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila ini dikatakan adanya jual beli besi, sebab pembeli pasti lebih dulu menghitung berapa uang yang sudah dibayarkan/dicicil kepada penjual ;

Berikut Saksi Saudara Hendy dalam persidangan saksi Hendy banyak lupa dan keterangan tidak sesuai dengan bukti yang diungkapkan dipersidangan. Dari video ditunjukan dalam persidangan saksi Hendy menerima kartu-kartu rekening tampungan judi online. Saksi Hendy, patut diduga telah memberikan keterangan- keterangan palsu dimuka persidangan dan dibawah sumpah
Bahwa Yudex Factie keliru mempertimbangkan tentang “MEMILIKI” dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat/ tidak ada perjanjian surat sama sekali.

Bahwa kekhilafan Hakim mengenai unsur berada dalam penguasaannya BUKAN karena kejahatan. Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), Dilihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tanpa mempertimbangan Alat Bukti Saksi yang lain dan Alat Bukti Surat serta seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hanya membenarkan dan mengambil alih akan tetapi pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa memberi pertimbangannya sendiri. Bahwa Pada pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersangkutan bersalah melakukannya” ;

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan minimal dua alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan
Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Wong Ivan Triguna , Ko Hartono dan Hendy, yang dengan informasi hukum tersebut diatas, keterangan para saksi ini seharusnya diragukan.
Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) tidak mempertimbangkan alat bukti saksi lainya yang berbeda dengan keterangan saksi diatas, serta tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi dan alat bukti surat yang mencatat tentang masuk keluarnya uang, dan tidak tercatat bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Pemohon Kasasi.

Dakwaan Jaksa dari tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Sedangkan pengeluaran pemohon kasasi bukti yang diajukan oleh Jaksa tahun 2019 yang tidak ada korelasi terhadap waktu yang didakwakan.
Mohon dibebaskan Saudara Arifin alias Asen.Red ……………….

Related posts