KPK Terima Aduan Penyimpangan Pengangkatan 193 Pejabat Buruknya Manajemen Pemprov Sulsel

  • Whatsapp

Makassar, majalahtrass.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah menyepakati nota kesepahaman rencana aksi antikorupsi. Ada lima poin yang ditandantangani dalam nota kesepahaman untuk pencegahan korupsi tersebut.

Dalam laporannya, KPK menerima aduan dugaan penyimpangan pada pengangkatan 193 pejabat, pemberhentian pejabat, serta buruknya manajemen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulsel. Seperti diketahui, sebelum Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah telah ditangkap KPK, dalam pengangkatan dua Penjabat sementara wali kota Makassar sempat disorot. Keduanya memang merupakan sahabat Nurdin Abdullah.

Read More

Dari data KPK per Desember 2020, skor jumlah total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel, yang tercakup dalam sistem aplikasi MCP sebesar 70,64 persen atau turun dari tahun 2019 dengan capaian 90 persen. Dari skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel berada diperingkat 19 dari 25 Pemerintah Daerah di Sulsel.

Terkait dengan kesadaran dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data per 11 Maret 2021, menunjukkan bahwa pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Sulsel masih rendah dengan capaian 32 persen. Hal tersebut menjadi tugas penting bagi Pemprov Sulsel, mengingat LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi bagi para pejabat publik.

“Kami mengingatkan kembali, bahwa tantangan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah di masa Pandemi Covid-19 ini sangat berat. Untuk itu, harus ada komitmen kuat dari seluruh jajaran Pemprov Sulsel,” jelas Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat rapat koordinasi dan supervisi di kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa (16/3/2021).

Lanjut.Dalam Nota Kesepahaman itu, Pemprov Sulsel tercatat ada lima butir komitmen yang disepakati. Pertama, mengimplementasikan Monitoring Centre for Prevention (MCP) secara konsisten dan substansial. Kedua, membangun sistem pengaduan masyarakat terintegrasi melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS).

Ketiga, mengimplementasikan Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Keempat, melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akuntabel dan bebas korupsi.

Kelima, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya siap menjalankan komitmen bersama KPK termasuk seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal pencegahan serta pemberantas korupsi.

“Kita akan menekankan perbaikan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan keuangan, sistem SDM yang meliputi sistem dan kualitas ASN, termasuk melakukan pembenahan dan penertiban aset daerah,” ungkap Sudirman.

Telah hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Sulsel. Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2/2021) malam di rumah jabatannya, jalan Sungai Tangka, Kota Makassar.

Hasil dari penyelidikan, Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan tiga tersangka, masing-masing Nurdin Abdulah, Edy Rahmat (Sekdis PUTR Sulsel), dan Agung Sucipto (kontraktor pemberi suap) pada Minggu (28/2/2021).

Dari Ketiga tersangka dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan Pemprov Sulsel Sulawesi tahun anggaran 2020-2021.**rry

Related posts