KPK Telah Menetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana UMKM di Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah meningkatkan penanganan kasus dugaan adanya korupsi penyaluran dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) pada 2012 dan 2013 di Jawa Barat ke tahap penyidikan, dalam keterangannya, Senin (6/6/2022).

Read More

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah meningkatkan penanganan kasus dugaan adanya korupsi penyaluran dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) pada 2012 dan 2013 di Jawa Barat ke tahap penyidikan.

Dalam hal ini KPK tengah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan ini disertai dengan penetapan tersangka. Namun, KPK belum dapat menjelaskan lebih detail pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka termasuk konstruksi perkara kasus ini.

Berdasarkan informasi, dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

“Terkait siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian perbuatan tindak pidana korupsi hingga dugaan pasal yang disangkakan, saat ini belum dapat kami sampaikan,” terang Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/6/2022).

Hal ini, Ali mengatakan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan saat penahanan tersangka dilakukan.

“Tunggu.! Pengumuman resmi hal tersebut, akan kami sampaikan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka,” ungkap Ali.

Sementara LPDB-KUMKM berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga ini diberikan mandat oleh kementerian Koperasi dan UKM untuk mendistribusikan dan mengelola dana APBN yang diperuntukkan khusus pelaku koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah.

Namun KPK menduga penyaluran dana bergulir pada tahun pada 2012 dan 2013 di Jawa Barat itu fiktif. Kegiatan fiktif itu diduga merugikan keuangan negara ratusan miliar. Mantan pejabat LPDB-KUMKM berinisial KD disebut-sebut merupakan salah satu pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh lembaga antikorupsi.

“Perkembangan kegiatan penyidikan ini akan selalu kami sampaikan pada masyarakat,” beber Ali.

Pada kesempatan ini, KPK mengingatkan para pihak yang dipanggil tim penyidik untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan dan menyampaikan keterangan yang sebenarnya.

“Bagi pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK, kami imbau untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud,” tegas Ali.**F01

Related posts