KPK Surati Ditjen Imigrasi, Cekal 3 Orang Diduga Korupsi Barang COVID di Bandung Barat

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang tersebut yang tak disebut namanya.

Ketiga orang tersebut diduga mempunyai peranan penting dalam dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat COVID-19 di Bandung Barat yang saat ini tengah diusut oleh komisi antirasuah.

Read More

“KPK telah melayangkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 26 Februari 2021 terhadap tiga orang yang memiliki peran penting,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Maret.

Adapun pencegahan ke luar negeri ini, ucap dia, tengah dilakukannya upaya pengusutan tindak pidana rasuah tersebut. Maksudnya, agar saat diperlukan untuk dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tak sedang berada di luar negeri.

“Sehingga dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK,” jelasnya

Walaupun belum menyebut siapa saja yang dicegah ke luar negeri, namun, KPK memastikan akan menyampaikan secara detail perkara terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya, hal ini bakal dilakukan sekaligus dengan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka yang dimaksud.

“Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memastikan akan menjelaskan dan menyampaikan detail perkara terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka usai penyidikan cukup,” ujar Ali.

Sebelum diberitakannya, KPK sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di Dinas Sosial Bandung Barat. Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020.

Terkait kasus ini, KPK belum memberikan keterangan secara rinci dari kasus ini serta pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara terbuka. Karena, sesuai ketentuan di masa kepemimpinan Firli Bahuri, dan jajaran, diumumkannya tersangka akan disampaikan saat penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan tersangka telah dilakukan.

Sebelumnya, pengumuman tersangka dan konstruksi perkara belum diumumkan karena penyidik tengah melakukan dan masih menyelesaikan pekerjaannya.**rry.

Related posts