KPK Duga PT Jhonlin Baratama Hilangkan Barang Bukti

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada hari ini, Jumat (9/4/2021). Selain di kantor PT Jhonlin, tim penyidik juga melakukan penggeledahan dirumahnya Kotabaru Kalsel.

“Jumat ini Tim Penyidik KPK mengagendakan melakukan penggeledahan di 2 lokasi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru pada Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya bersama teman-teman media, Jumat (9/4/2021).

Read More

“Meskipun lokasi yang dituju yakni kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kabupaten Kotabaru, Kalsel,” tambahnya.

Dijelaskan, Tim penyidik tidak menemukan barang bukti dari hasil penggeledahan tersebut. KPK mensinyalir barang bukti dihilangkan.

“Di dua tempat lokasi tersebut, tidak ditemukannya bukti yang dicari Tim penyidik KPK karena diduga dengan sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengingatkan kepada PT Jhonlin Baratama agar bersikap kooperatif terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait kasus dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 itu.

“KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan dan mencegah, serta merintangi atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung, dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” tegas Ali Fikri juru bicara KPK

Dalam hal ini, Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ditegaskan Alex , para tersangka akan diekspose jika tim penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Untuk itu, dia meminta kepada semua pihak agar menghargai proses yang sedang dilakukan tim penyidik.

Alex menjelaskan, motif kasus suap pajak itu mengenai penanganan dan pemeriksaan pajak. Diumpamakan, sebuah perusahaan harus melakukan penyuapan pejabat pajak agar pajaknya direndahkan. Bahkan, kata Alex total suap pajak yang diberikan bernilai puluhan miliar lebih.

“Nilai suapnya cukup besar juga puluhan miliar juga,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak wartawan, Selasa (2/3/2021).

Selain itu, KPK juga sudah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak yang terkait perkara ini.**rry

Related posts