KPK Berani Sebut-sebut Dugaan Nama Puan Maharani Dalam Kasus Bansos

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan terus mengembangkan dan mendalami penyelidikan kasus suap pengadaan Bantuan Sosial ( bansos ) untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Bisa kemungkinan keterlibatan banyak politikus dalam kasus yang menjerat mantan KeMensos Juliari Batubara.

Salah satu yang ikut didalami dalam penyidikan kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara ini ada keterlibatan sejumlah pihak, diantaranya diduga Ketua DPR RI sekaligus ketua pimpinan pusat PDIP, Puan Maharani.

Read More

“Pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi terhadap para saksi,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Senin, 25 Januari 2021.

Ali Fikri dikutip dari, Viva.co.id telah menegaskan dalam hal ini sekaligus merespons pemberitaan satu media yang menyebut bahwa Puan diduga ikut menikmati proyek itu melalui orang kepercayaannya. Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut telah mendapatkan pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp 57,63 miliar karena menyebut ada nama Puan Maharani.

Rohisah Lia juga menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang juga mendapatkan kuota 25 ribu paket senilai Rp 6,75 miliar. Dalam pemberitaan media itu, Lia menyangkal menyebut atau melibatkan Puan.

KPK menolak atau merespons secara berlebihan atas sanggahan-sanggahan dan pihak-pihak yang diduga ada dalam sengkarut dugaan rasuah. Berbekal informasi dan sejumlah bukti, penyidik KPK terus mengusut kasus ini hingga tuntas.

Dari salah satu upaya ini dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa kasus ini.

“Pemanggilan salah seorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tentu ada kebutuhan penyidikan. Yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi dari pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” ujar Ali.

Namun, Ali merespons secara normatif saat disinggung apakah Lia dan Puan telah masuk dalam materi pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus ini. Ia juga tidak menjawab lugas soal pemanggilan Lia dan Puan.

“Terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat secara detail, nanti pada waktunya akan dibuka didepan persidangan,” ujar Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah di sejumlah lokasi, salah satunya rumah di jalan Raya Hankam Nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur dan juga rumah di Perum Rose Garden Nomor 15, Kota Bekasi, prov Jawa Barat. Salah satu rumah yang digeledah itu adalah milik orang tua Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang terkait dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial ( bansos ) masa pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Selain barang yang telah diamankan ini dianalisa tim penyidik dan disita. Setelah penggeledahan, lembaga antirasuah juga mengisyaratkan akan memanggil dan memeriksa Ihsan Yunus.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan Juliari P Batubara bersama Adi Wahono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Kementerian Sosial serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Diduga Wakil Bendahara Umum PDIP itu bersama dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos, dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus ini bermula dari pengadaan bansos untuk penanganan masa pandemi Covid-19 yaitu berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dari total 272 kontrak pengadaan yang dilaksanakan dua tahap ( periode ). Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Diduga adanya sepakat ” fee ” dalam tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee dalam setiap paket bansos telah disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Kemudian Matheus dan Adi pada bulan Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia ( RPI ) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga telah diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga menerima fee Rp 12 miliar yang pembagianya dibayar secara tunai oleh Matheus kepada Juliari P Batubara melalui Adi dengan nilai Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola.*ferr

Related posts