KPK Bakal Menyita Milik Aset Nindya Karya

  • Whatsapp

Majalahtrass.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Read More

KPK akan segera dan tidak akan membiarkan perusahaan BUMN itu menikmati hasil korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Alexander Marwata mengatakan, Nindya Karya tetap harus mengembalikan keuntungan yang didapat dari hasil korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Menurut Alex, sapaan Alexander Marwata mengatakan, dalam menjerat korporasi, KPK tidak membedakan apakah perusahaan tersebut milik swasta maupun BUMN.

“Kami tidak membedakan apakah itu perusahaan swasta atau BUMN. Mentang-mentang kalau orang bilang Perusahaan BUMN, lalu, masuk kandang kanan, kemudian masuk kandang kiri. (Padahal kerugian) sama-sama keuangan negara. Enggak begitu,” jelas Alex saat dikonfirmasi, Rabu (25/8/2021).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu mengatakan, uang hasil korupsi Nindya Karya harus dikembalikan ke negara. KPK tidak ingin direksi hingga staf di Nindya Karya ikut menikmati duit hasil rasuah.

“Karena kalau kami tidak minta mengembalikan, jadi seolah-olah itu masih menjadi keuntungan mereka. Lalu, jika keuntungan itu diperoleh secara tidak benar, artinya bonus yang dibayarkan kepada direksinya dan kepada pegawainya, kan, enggak benar juga. Dari hasil korupsi, loh, kan, enggak bener,” ucapnya.

Terkait kasus ini, Nindya Karya dan PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2006-2011.

Diketahui, Kedua korporasi diduga diperkaya dalam proyek senilai Rp 794 miliar dan diduga menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp 313 miliar.

Terjadinya penyimpangan yang diduga dilakukan saat penunjukan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan, rekayasa penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri), dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur.

KPK menduga PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menerima keuntungan sebesar Rp 94,58 miliar dari proyek tersebut. Perinciannya, PT Nindya Karya sebesar Rp 44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sebesar Rp 49,9 miliar.**rry

Related posts