Komisi III DPR Minta Kejagung Audit Semua Penanganan Kasus Korupsi

  • Whatsapp

Makalahtrass.com,- Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Herman, meminta Kejaksaan Agung mengaudit secara keseluruhan penanganan kasus korupsi di lingkungan korps Adhyaksa.

Menurut Benny, kejaksaan sering terlebih dahulu menetapkan tersangka tanpa menjelaskan mendapatkan bukti kerugian negara terlebih dahulu.

Read More

“Kasus-kasus pengelolaan APBN, seringkali enggak jelas ujung pangkalnya. Hingga seringkali si pejabat jadi tersangka lebih dahulu, lalu setelah itu baru dicari barang buktinya,” kata Benny dalam rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di DPR, Senayan, Senin (14/6).

Tidak disertakannya mendapatkan bukti kerugian negara, Akibatnya, dalam pemeriksaan terkait kerugian keuangan negara, banyak pejabat yang disandera oleh penegak hukum dan menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa ada titik penyelesaian.

“Berulang-ulang ini sering saya sampaikan. Tidak salah kalau Kejaksaan Agung melakukan audit secara keseluruhan penanganan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan,” jelasnya.

“Saya yakin banyak sekali yang menggantung karena soal kerugian keuangan negara,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Komisi III DPR juga sering meminta ketegasan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara di kejaksaan, termasuk soal audit kerugian negara. Sehingga, dia kerap menemukan jaksa di daerah yang menghitung kerugian negara, sedangkan itu bukan wewenangnya.

“Ini pihak yang berwenang menghitung kerugian negara sebetulnya siapa? Atau bisa jaksa sendiri yang hitung kerugian negara. Jika ini yang terjadi maka, memang amburadul sistem penegakan hukum kita. Terutama sekali berkaitan dengan pengelolaan APBN. Di berbagai daerah, banyak sekali yang kita temukan hal semacam ini,” papar Benny.

Menurutnya, Terkait pengawasan APBN, Benny juga meminta kejaksaan ikut andil dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Kata dia, maraknya korupsi dana desa bukan karena kepala desa tidak berpendidikan.

“Menurut saya korupsi dana desa ini sudah sangat luar biasa. Tidak bisa dengan alasan-alasan tidak tahu hukum korupsi. Kepala desa sekarang sarjana semua lulusan S1, Pak (Jaksa Agung). Mereka tahu hukum, mereka tahu juga konsekuensinya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Benny berharap agar kejaksaan membantu memberikan penyuluhan ke desa-desa mengenai penggunaan dana desa. Dia berharap agar jaksa di daerah tidak lagi menjadi ‘raja kecil’ akan tetapi terlibat aktif melakukan pengawasan dana desa.**rry

Related posts