Komisi III DPR, Kapolri yang Selalu Pasang Badan

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi arahan kepada jajaran kapolda dan kapolres untuk tegas terhadap anggota yang melanggar aturan. Pemberian arahan ini muncul seiring dengan berbagai insiden terkait kinerja kepolisian akhir-akhir ini.

Read More

Sementara, menanggapi arahan Kapolri tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya soal Menurut Sahroni, arahan Kapolri Sigit yang tegas dan keras itu menunjukkan komitmen kepolisian dalam menindak oknum aparat dengan tidak main-main.

“Pemberian arahan yang disampaikan Pak Kapolri kemarin menunjukkan bahwa beliau benar-benar serius dalam menanggapi berbagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh oknum polisi di bawahnya. Sigit tegas, cepat, dan tidak main-main dalam memastikan polisi bertugas sesuai koridor,” terang Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).

Lebih lanjut politikus Partai Nasdem ini juga menyebutkan bahwa ketegasan ini tidak hanya pemanis bibir saja, namun Kapolri Sigit juga dengan tegas meminta Propam Polri menggandeng Komnas HAM untuk menindak tegas seluruh anggotanya yang melanggar.

“Dari awal saya memang sudah yakin bahwa Kapolri kita tidak akan tinggal diam ketika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran apalagi hingga melakukan kekerasan yang melanggar HAM,” terangnya.

“Begitu ada masalah yang meresahkan masyarakat, Kapolri langsung mengeluarkan instruksi tegasnya, dan ini membantah semua tuduhan yang menyebut bahwa kepolisian kita anti kritik karena kenyataannya Pak Kapolri mendengar dan langsung melakukan aksi tegas,” lanjutnya.

Oleh karena itu, jajaran kepolisian harus terus berkinerja baik dalam mengayomi masyarakat. Jangan sampai masalah timbul karena tidak memahami aturan.

“Selain itu juga untuk jajaran polisi di bawahnya, mereka perlu juga evaluasi kinerja, jangan setiap hari Kapolri yang pasang badan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Polri melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebih terhadap masyarakat.

Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin tanggal 18 Oktober 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri tersebut, dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan.**Red/Fry

Related posts