Kolaborasi Bromocorah Mafia Tanah, Oknum Desa dan Oknum BPN, Diduga Terbitkan Sertipikat Siluman Berlaku 1 Tahun

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,- Terbitnya sertifikat tanah Siluman Aspal (Asli tapi Palsu) di kampung Sudimampir, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang berlaku 1 tahun kini telah ketemu titik terangnya.

Read More

Hal ini munculnya sertifikat aspal yang berlaku 1 tahun bak seperti pajak motor, cukup menjadi perhatian masyarakat karena diduga adanya keterkaitan para mafia tanah dan oknum Desa serta oknum BPN/ATR Kabupaten Bogor.

Diketahuinya, dimana Kepala Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor H. Abdul Azis Anwar, SE dengan Surat Keterangan Nomor 593/309/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020 mengatakan, bahwa Sertipikat tanah atas nama YUSDA gambar situasi No 78/1978 Sertipikat SHM 4477/Cimanggis dahulu 149/Cimanggis dengan luas 8.903 M2 telah sesuai dengan register desa Cimanggis (Wajib Ipeda 1975 an.Imah Imang) C.536 Bojonggede Kabupaten Bogor Persil No.36.

Sementara Sertifikat Hak Milik ( SHM ) yang benar dan sah didalam Undang-undang Pertanahan dicantumkan yaitu; bahwa Sertifikat Hak Milik ( SHM ) itu mempunyai Hukum yang tetap dan tidak ada batas waktu yang ditentukan.

Berawalnya, sedangkan sebelumnya, dalam Surat Keterangan Kepala Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede No.593/23/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, membenarkan bahwa Ny. Dr Dwi Santy Kusumaningsih memiliki sebidang tanah di Blok 13 Persil no.10 leter C No.1640 seluas 7.805 M2 asal dari Rosada J. Soegeng.

Sementara itu menurut Dra. Hj. Dewi Rasmani, MM pemilik tanah tersebut ketika dihubungi dikutip dari BERANTASONLINE mengatakan bahwa, letak Persil 1O itu sekitar 1-2 Km dari Persil No.36 milik YUSDA yang telah dibelinya.

Dewi Rasmani MM yang saat ini mengaku pemilik tanah tersebut, mengatakan bahwa, letak Persil 1O itu sekitar 1-2 Km dari Persil No.36 milik YUSDA yang telah dibelinya. Sedangkan Yusda tidak pernah merasa menjualnya dan tidak pernah menerima uang dari pembeli yang akunya dari pembeli Ibu Dewi Rasmani MM, perbuatan ini benar-benar tidak berprikemanusiaan dan berprikeadilan mengacu dari Undang-undang pembukaan 1945

Lebih anehnya lagi, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Bogor Nurhadi memaksakan kehendak Sertipikat aspal tersebut ditempelkan diatas lokasi tanah milik Yusda Nomor 4477 dahulu 149/Cimanggis.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan pembuatan gambar dari Nurhadi tersebut, menerbitkan Surat No 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 25-07-2019, bahwa diatas tanah Sertipikat No 4477/Cimanggis terdapat Sertipikat HM 3282/Cimanggis Surat Ukur No 00026/2013 NIB 06.246 atasnama Dr Dwi Santy Kusumaningsih dan Sertipikat HM 2893/Cimanggis Surat Ukur 00004/2012 atas nama Sri Masfiah Mashuri.

Dipastikan sudah jelas, dengan demikian disitu tidak ada hak lain diatas tanah lokasi Sertipikat 4477 /Cimanggis. Menurut Hj. Dewi Rasmani,pemilik tanah tersebut bahwa tanah miliknya itu dibeli dari Yusda, saat itu sertifikatnya juga dalam keadaan diagunkan di BNI 46,yang mana BNI juga dalam memberikan pinjaman kepada YUSDA sudah melakukan proses birokrasi atas sertifikat milik YUSDA tsb”, ungkapnya.

Menurutnya, ujar Hj.Dewi Rasmani lagi, sebagai bentuk konsistensi tanggungjawab atas kepemilikan tanah Sertipikat HM 4477/Cimanggis di Kp Sudimampir RT O3/RW 01 Persil 36, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selalu dibayar lunas atas nama Yusda, sebagai contoh pada tahun 2021 luas Bumi 8.903 M2 kelas 074 NOP 32.03.190.OO2.016.0367.0. tahun 2021 an.Yusda Jl Ciwaringin No 98 RT 001/RW 10 Kota Bogor dibayar lunas PBB sebesar Rp 5.074.710 di Bank BJB Kantor Kas Bappenda.

Sementara dengan dasar berbagai data yang dimiliki tersebut, Hj.Dewi Rasmani mengharapkan Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sesuai komitmennya dalam memberantas mafia tanah, kiranya oknum oknum BPN Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Cimanggis termasuk siapapun yang terkait perlu diminta pertanggungan Jawabannya”, urai Hj. Dewi Rasmani yang juga isteri Alm. AKBP H Moh. Made Rumiasa alumni Akpol 1978. Kasus tanah di kampung Sudimampir,Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor yang cukup menyedot perhatian masyarakat banyak ini,juga sudah dilaporkan pidana oleh Yusda ke Polda MetroJaya Nomor :LP/1344/II/YAN 25/2020/SPKT PMJ,tanggal 28 Februari 2020 dan sudah menetapkan tersangkanya Yosi Rosada Soegeng.

Terkait Sertifikat diduga aspal no 2956 yang berlaku 1 tahun dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Bogor 28-6-2012 s/d 28-10-2013 3 dibagi lagi menjadi sertifikat 3281,3282,3283,3284 dan 3285 itu kini ramai jadi pembicaraan masyarakat banyak.

Kepala BPN/ATR Kabupaten Bogor Sepyo Archanto berkali kali ketika dihubungi awak media melalui telepon selulernya tidak mau menjawab.

Beberapa warga yang dihubungi dalam keterangannya mengatakan, mafia tanah yang bergentayangan yang diduga main mata dengan oknum Desa dan juga diduga dibantu oknum BPN harus disapu bersih karena sangat merugikan pemilik tanah yang sah.

Menurut Ny .Nina (57) warga Bogor ini bahwa ia sangat geram dengan ulah ulah para Bromocorah mafia tanah tersebut.

Seiring waktu dengan senada juga dikatakan oleh Hendi (53) yang mengaku warga Cibinong, mestinya para mafia harusnya diberantas tas… karena sangat merugikan, mereka membuat data data palsu seolah olah benar yang akhirnya bisa “mengkomplitkan” data untuk keperluan kelengkapan memunculkan sertifikat ASPAL itu, ujar Hendi.**rry

Related posts