Kemenkumham Rilis Daftar 75 Parpol yang Lolos dan Ikut Pemilu 2024

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA,~ Kemenkumhan RI telah merilis daftar 75 parpol yang bisa mendaftar ikut Pemilu 2024. Bagi parpol yang diumumkan, ex officio sudah memenuhi syarat berbadan hukum.

Read More

Sebagaimana tercetak dalam Surat Edaran Nomor M.HH-AH.11.04-09 tertanggal 17 Februari 2022. Kemenkumham sudah mensahkan 75 Paprol yang lolos dan bisa ikut Pemilu 2024.

Dan Surat tersebut sudah dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum RI.

Parpol berbadan hukum menjadi satu dari sekian banyak syarat untuk mendaftar ikut Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan Rancangan PKPU Pasal 5.

Setelah mendaftar ikut Pemilu 2024, KPU RI akan memeriksa kelengkapan berkas dan verifikasi aktual.

Beberapa syarat yang dimiliki KPU antara lain punya kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen pengurus di setiap kabupaten/kota, 50 persen kepengurusan di kabupaten/kota.

Parpol juga harus melibatkan perempuan sedikit 30 persen. Kemudian memiliki kantor tetap di setiap daerah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Terus punya nama, lambang, gambar parpol, dan memiliki rekening atas nama parpol. Semua dokumen itu nanti diverifikasi KPU untuk dibuktikan keasliannya.*

Berikut Daftar Parpol 2024 :

Partai NasDem
Ketua Umum: Surya Paloh.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Ketua Umum: Oesman Sapta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ketua Umum: Akhmad Syaikhu.

Partai Amanat Nasional (PAN)
Ketua Umum: Zulkifli Hasan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Umum: Muhaimin Iskandar.

Partai Golongan Karya (Golkar)
Ketua Umum: Airlangga Hartarto.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Ketua Umum: Prabowo Subianto

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Ketua Umum: Suharso Monoarfa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Partai Demokrat
Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
Ketua Umum: Yusuf Soelichin

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
Ketua Umum: Hartono

Partai Pandu Bangsa
Ketua Umum: Widyanto Kurniawan.

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Ketua Umum: Rouchin

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Ketua Umum: Hary Tanoesoedibjo

Partai Barisan Nasional (Barnas)
Ketua Umum: Muhammad Arfan

Partai Kedaulutan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
Ketua Umum: Zannuba Arifah.

Partai Kedaulatan
Ketua Umum: Denny M Chilah

Partai Persatuan Nasional (PPN)
Ketua Umum: – (mengundurkan diri)
Sekjen: Eddy Martin

Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Ketua Umum: Effendi Saud

Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
Ketua Umum: Sukmawati Soekarno Putri

Partai Demokrasi Pembaruan
Ketua Umum: Roy Binilang Bawatnusa Janis

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Ketua Umum: Gede Pasek Suardika

Partai Matahari Bangsa (PMB)
Ketua Umum: Imam Addaruqutni

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
Ketua Umum: Agus Priyono

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
Ketua Umum: Sayuti Asyathri

Partai Republika Nusantara (Republikan)
Ketua Umum: Syahrir

Partai Pegerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
Ketua Umum: Eko Santjojo

Partai Damai Sejahtera (PDS)
Ketua Umum: Tilly Kasenda

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
Ketua Umum: Erros Djarot

Partai Bintang Reformasi (PBR)
Ketua Umum: Bursah Zarnubi

Partai Patriot
Ketua Umum: Japto Soelistio Soerjosoemarno

Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
Ketua Umum: Maria Anna

Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Ketua Umum: Choirul Anam

Partai Merdeka
Ketua Umum: Hasannudin M. Kholil

Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
Ketua Umum: Jusuf Rizal

Partai Berkarya
Ketua Umum: Muchdi Purwopranjono

Partai Buruh
Ketua Umum: Sonny Pudjisasono

Partai Republiku Indonesia
Ketua Umum: Ramses David Simanjuntak

Partai Kongres
Ketua Umum: Zakaria Santoso

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
Ketua Umum: Ahmad Ridha Sabana

Partai Pembaruan Bangsa
Ketua Umum: Engelina H Pattiasina

Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia (NKRI)
Ketua Umum: Heroe Syswanto NS

Partai Bintang Bulan
Ketua Umum: Hamdan Zoelva

Partai Kristen Demokrat
Ketua Umum: Tommy Sihotang

Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
Ketua Umum: Ambarwati Santoso

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)
Ketua Umum: Rhoma Irama

Partai Indonesia Kerja (PIKA)
Ketua Umum: Hartoko Adi Oetomo

Partai Nasional Indonesia
Ketua Umum: Agus Supartono

Partai Kasih
Ketua Umum: Paul Fatruan

Partai Republik Satu
Ketua Umum: D. Yusad Siregar

Partai Karya Republik (PAKAR)
Ketua Umum: Ari Haryo Wibowo

Partai Kesatuan Republik Indonesia (PKRI)
Ketua Umum: Ivone Felicia

Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE)
Ketua Umum: Matori Abdul Djalil

Partai Masyarakat Madani Nusantara
Ketua Umum: Agung Yulianto Putra

Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
Ketua Umum: Nurdin Purnomo

Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia (PPNI)
Ketua Umum: Hengky Baramuly

Partai Gotong Royong
Ketua Umum: Mien Sugandhi

Partai Reformasi Demokrasi
Ketua Umum: Welly

Partai Republik
Ketua Umum: Suharno Prawiro

Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)
Ketua Umum: M Farhat Abbas

Partai Nasional Marhaenis Jaya
Ketua Umum: Parluhutan Hasibuan

Partai Serikat Rakyat Independen
Ketua Umum: Damanus Taufan.

Partai Reformasi
Ketua Umum: Syamsahril

Partai Rakyat
Ketua Umum: Arvindo Noviar

Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia (KRISNA – DEI)
Ketua Umum: Clara Sitompul

Partai Islam
Ketua Umum: Hendra Suhada

Partai Tenaga Kerja Indonesia (PATKI)
Ketua Umum: Munir Achmad

Partai Mahasiswa Indonesia
Ketua Umum: Umum Eko Pratama

Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
Ketua Umum: Gregorius Seto Harianto

Partai Bulan Bintang (PBB)
Ketua Umum: Yusril Ihza Mahendra

Partai Pemersatu Bangsa
Ketua Umum: Eggi Sudjana

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Ketua Umum: Giring Ganesha Djumaryo

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
Ketua Umum: M Anis Matta

Partai Ummat
Ketua Umum: Rido Rahmadi

Adapun perkembangan terbaru pada April ini, Kemenkumham juga mengesahkan Partai Buruh dengan Ketua Umum Said Iqbal, sebagai parpol yang telah berbadan hukum. Dengan begitu Partai Buruh juga bisa ikut mendaftar Pemilu 2024.

Nantinya seluruh parpol yang mendaftar, akan menjalani verifikasi dari KPU RI. Terbuka kemungkinan ada parpol yang gagal memenuhi verifikasi, sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024.** Red/MDT

Related posts