Kajati Kalbar, Mengantongi 2 Alat Bukti Kuat Kasus Korupsi SPK Fiktif

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,- Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat, tengah menangani perkara korupsi pada pemberian pasilitas kridit pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bengkayang tahun 2018, kamis, ( 26/8/2021 ).

Read More

Hal ini, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Kalimantan Barat kembali melakukan penyidikan dalam upaya penegakan hukum terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang isinya sengaja direkayasa/ fiktif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh kedua tersangka AHMAD bin MAHMUD dan URAY NURDIN.

Selain itu, Tim penyidik Kejati Kalimantan Barat mengatakan, didalam setiap SPK, direkayasa seolah-olah terjadi proses, yaitu pengadaan barang dan jasa proyek Penunjukan Langsung ( PL ).

Padahal proses tersebut tidak pernah dilaksanakan/ terjadi, alias direkayasa/fiktif.

Akibat perbuatan para tersangka tersebut, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.8.238.743.929,12,- dan telah dilakukan pemulihan kerugian negara tersebut sebesar Rp.3.349.421.282,67,- dan telah dititipkan di rekening titipan pada Bank Mandiri.

Kedua tersangka menerima dana kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 358.500.000,- (tiga ratus limapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dan kedua tersangka belum mengembalikan kerugian Negara.Kedua tersangka ditahan selama 20 hari kedepan.

Sementara, Perkara tersebut akan segera diselesaikan dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak jika penyidikan telah selesai dalam waktu dekat.

Menurutnya, Tujuan dengan penegakan hukum yang tegas diharapkan pelayanan di perbankan semakin dipercaya,sehingga kedepan peluang ekonomi semakin membaik.


Dengan penegakan hukum ini diharapkan kondisi Perbankan semakin kondusif dan membaik atau sehat keuangannya.Pontianak, 26 Agustus 2021.**rry

Related posts