Kajati Kalbar DR Masyhudi: Penyuluhan Hukum Yang Berkesinambungan Dapat Menekan Tipikor

  • Whatsapp

Majalahtrass.Com–Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Dr. Masyhudi SH, MH. Menurutnya, Ia menilai penyuluhan hukum yang terus menerus alias berkesinambungan adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menekan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Read More

“Dengan upaya pemberantasan korupsi, pencegahan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dapat dilaksanakan sehingga orang tidak berbuat korupsi, yakni dengan tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan atau penerangan hukum kepada semua instansi maupun semua elemen atau komponen masyarakat yang berpotensi melakukan korupsi,” paparnya pada acara koordinasi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kamis (21/10).

Selain itu, menurut Dr. Masyhudi, dalam hal pemberantasan korupsi Kejati Kalbar, sangat serius dan tegas khususnya dalam hal penindakan (law enforcement) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, hal ini ditujukan agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain tidak berani untuk coba-coba berbuat korupsi.

Lanjutnya, Selain itu juga, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu adanya koordinasi yang terus menerus dan ditingkatkan sehingga terwujud sinergitas dan kolaboratif dari level pimpinan sampai dengan pelaksanaan dilapangan.

Menurutnya, DR Masyhudi juga mengungkapkan keberhasilan jajarannya dalam  menangani sejumlah perkara korupsi yang terjadi diwilayahnya untuk periode 2021. Antara lain, penyelidikan sebanyak 20 kasus dan penyidikan 31 Perkara.

Sementara terkait penyelamatan keuangan negara, institusinya berhasil menyelamatkan sebanyak Rp. 4.074.468.600.

Untuk itu perlunya, ditingkat Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat Tahun 2021 antara lain, penyelidikan sebanyak 43 Kasus, penyidikan 59 perkara dan penuntutan 53 perkara.

Sehingga menyelamatan keuangan negara sebesar total Rp10.910.619.962.

Dalam Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata, Kapolda Kalbar, Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Kepala Perwakilan BPK serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres Se Kalbar.**Red/Fry

Related posts