ICW Desak Pimpinan KPK Pecat Karyoto Dalam pernyataannya Sering Membuat Kesalahan Besar ( Blunder )

  • Whatsapp

Jakarta, majalahtrass.com,- Pernyataan Deputi Penindakan KPK, Karyoto yang mengatakan Singapura sebagai surga bagi para koruptor, yang berakibat kemarahan Negeri Singa itu.

Dijelaskan, Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan, atas pernyataan kontroversi yang dilakukan Karyoto bukan kali pertama terjadi. ICW pun mendesak pimpinan KPK untuk memecat Karyoto dari jabatannya.

Read More

“ICW mendesak agar Pimpinan KPK segera memecat dan mengembalikan IrjenPol Karyoto ke institusi asalnya, yaitu institusi Kepolisian,” ucap Kurnia kepada wartawan, Sabtu, ( 10/4/2021 ) ICW mencatat, ada lima persoalan serius yang pernah dilakukan oleh Karyoto yaitu;

Pertama, Deputi Penindakan diduga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang mencari keberadaan buronan Harun Masiku. Padahal salah satu Pimpinan KPK sempat mengutarakan dan berencana akan mengevaluasi tim tersebut. Namun, sepertinya perintah itu tidak ditindaklanjuti oleh Karyoto.

Kedua, Pada pekan pertama bulan Desember tahun 2020, Karyoto dianggap telah memberikan perlakuan khusus kepada saksi perkara dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR, Agung Firman. Ketika itu, karyoto menyambut langsung di depan lobby gedung KPK.

Ketiga,”Dalam penanganan perkara korupsi ekspor benih lobster, Karyoto menyebutkan tidak membutuhkan keterangan dari sekretaris jenderal Kementerian Kelautan & Perikanan, Antam Novambar. Padahal Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, sudah menyampaikan terkait adanya perintah Edhy Prabowo kepada Antam Novambar prihal Bank Garansi. Meskipun, sebelum ia sudah menyampaikan hal itu, KPK sudah lebih dulu melayangkan surat panggilan sebagai saksi kepada Antam,” ungkapnya.

Keempat, ICW menganggap Karyoto terlalu lambat dalam melakukan penanganan kasus suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial yang melibatkan eks Mensos, Juliari Batubara dengan memanggil Ketua Komisi III, Herman Herry sebagai saksi. Selain itu,dinilai kinerja Karyoto juga dianggap kurang cakap karena lamban dalam melakukan proses penggeledahan.

“Pada saat KPK melakukan penanganan perkara korupsi terkait suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, kedeputian penindakan KPK tidak kunjung melakukan pemanggilan kepada Herman Herry sebagai saksi. Bukan hanya itu, melakukan tindakan penggeledahan KPK juga terkesan lambat. Bukan tidak mungkin hal kejanggalan ini diketahui atau bahkan dilakukan oleh Deputi Penindakan sendiri,” jelasnya.

Kelima,”Beberapa hari yang lalu, Deputi Penindakan sudah menyatakan bahwa KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarta Timur, salah satunya Yoory. Padahal, Pimpinan KPK belum mengumumkan secara resmi perkembangan penanganan perkara tersebut,” ucapnya.**rry

Related posts