Herman Herry Minta Pemerintah Segera Serahkan UU ITE Ada TemuanTim Soal Pasal Karet

  • Whatsapp

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung wacana pemerintah untuk merevisi beberapa pasal yang dianggap pasal karet Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Herman menyikapi Pasal 27 UU ITE yang selama ini menjadi keluhan banyak masyarakat dan dianggap telah banyak memakan korban.

Read More

Dalam hal ini, banyaknya pengaduan dan laporan masyarakat banyaknya memakan korban Pasal 27 Undang-undang ITE.
“Untuk itu saya harap hasil kajian pemerintah sebagaimana disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD untuk segera diserahkan kepada DPR,” ucap Herman saat dikonfirmasi, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya.Dia meminta hasil temuan Tim Kajian UU ITE yang telah dibentuk pemerintah dapat disampaikan kepada DPR sehingga beberapa pasal kontroversial di UU ITE dapat dibahas bersama.

Lanjut dia, pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah, namun juga DPR.

Menurut Herman, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan dinamika beberapa tahun terakhir, UU ITE memang tidak bisa dipungkiri lagi telah menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Dia menjelaskan aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP, di era pada periode DPR 2014-2019 telah diambil keputusan Tingkat I.

“kalau melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini dibutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik,” jelasnya.

Berawalnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui bahwa UU ITE sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi karena sudah banyak masyarakat yang mengadu yang menjadi korban UU tersebut khususnya Pasal 27.

Hal itu dikatakan Mahfud saat bertemu pengacara Hotman Paris Hutapea, di Jakarta, Sabtu.

Dijelaskan.Mahfud menjelaskan Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji dan melihat urgensi dilakukannya revisi UU ITE dan pemerintah telah membentuk tim pengkaji.**rry

Related posts