H. Kamal Singadirata Law Firm: Somasi Atas Tuduhan Pungli Oleh Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,- H. Kamal Singadirata, S.H, M.H., Sebagai untuk dan atas nama Klien kami Bapak RUSLI S.IP, Kepala Desa Rengasjajar dan Bapak HAPIDIN, selaku Sekretaris Desa Rengasjajar serta Bapak IWAN KURNIAWAN selaku Ketua BPD Rengasjajar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SKK/MKS/V/2021, tertanggal 17 Mei 2021, masing-masing bertindak selaku Pejabat dalam jabatannya, selanjutnya masing-masing memilih domisili hukum dikantor kuasanya sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus (Terlampir), selanjutnya Kami selaku Kuasa Hukum hendak memberikan Somasi/Peringatan Pertama kepada Rekan GERRY WAHYU RIYANTO, dkk, mewakili PT. SUDAMANIK., PT. DEWI MAYANGMANIK., PT. BATUTAMA MANIKNUSA., PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA, sesuai Surat Kuasa Khusus No : 006/SKK-GWR/IV/2021, 007/SKK-GWR/IV/2021, 009/SKK-GWR/IV/2021, 010/SKK-GWR/IV/2021 semuanya tertanggal 28 April 2021 yang diterima Pemerintah Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menurut, Advokat H. Kamal Singadirata Bahwa, Rekan GERRY WAHYU RIYANTO,S.H.,M.H., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama Rekan yang lain mengaku bertindak selaku kuasa dari antara lain : PT. SUDAMANIK., PT. DEWI MAYANGMANIK. PT. BATUTAMA MANIKNUSA., PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA., bahwa Rekan GERRY WAHYU RIYANTO baik didalam suratnya tertanggal 28 April 2021 maupun didalam siaran persnya yang diduga menyebarkan berita bohong melalui Media Elektronik seakan-akan Klien Kami Bapak RUSLI,S.IP, melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap Retribusi Operasional Truck dan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Read More

Diberitakan Sebelumnya, Adanya dugaan tersebut disiarkan antara lain melalui Media Massa On Line (melalui Media Elektronik), Radar Bogor, Metropolitan .id Bogor, yang pada pokoknya tuduhan tersebut tidak mendasar dan tidak mengandung kebenaran sehingga menyebabkan tercemarnya nama baik Klien Kami, tuduhan mengandung fitnah yang merugikan Klien Kami baik selaku Kepala Desa, Aparatur Desa dan Ketua Badan Permusyaratan Desa Rengasjajar, oleh karena tuduhan itu adalah tidak benar mohon Rekan dapat membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang sah sesuai dalil hukum siapa yang mendalilkan dia yang berkewajiban membuktikan

Selanjutnya Kami akan menguraikan tuduhan Rekan yang disiarkan melalui on line tersebut RADAR BOGOR, dan METROPOLITAN.id, Senin, tanggal 03 Mei 2021.

Dijelaskan, Dalam pemberitaannya, menurut rekan GERRY WAHYU RIYANTO menuduh Klien Kami melakukan pungutan liar operasional Truck dan 6 (enam) perusahaan Tambang di Desa Rengasjajar, dugaan tersebut disiarkan antara lain melalui Media Massa On Line (melalui Media Elektronik), “Radar Bogor”, bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak pernah ada pungutan liar sebagaimana tuduhan Rekan

Lalu kemudian, Rekan juga menuduh Klien Kami melakukan pungutan liar terhadap 6 (enam) perusahaan selama 8 (delapan) tahun juga tidak benar dan pungutan liar resebut tidak pernah ada, Rekan GERRY WAHYU RIYANTO juga menuduh pungutan liar tersebut dikaitkan dengan Retribusi Operasional Truck Tambang, Rekan menuduh Klien kami pernah diminta pertanggungjawaban kepada Klien kami, tapi tidak pernah menunjukkannya sampai detik ini, bahwa tuduhan pungutan liar tersebut apalagi dikaitkan dengan Retribusi tersebut Klien kami tidak pernah melakukannya apalagi dengan alasan Retribusi Operasional Truck, adalah lebih tidak masuk akal lagi bila Rekan mengaku telah meminta pertanggungjawaban penggunaan uang pungutan liar yang tidak pernah Klien Kami lakukan yang nominal besarnya Rp.20.000,-/Rit kemudian Klien kami dituduhkan akan melegalkan melalui Peraturan Desa (Perdes) menjadi Rp. 150.000,-/Rit;

Dijelaskan, H.Kamal Singadirata Mengatakan, bahwa “Radar Bogor”, dan, ” METROPOLITAN.id Tuduhan Rekan tentang jumlah perusahaan yang di Pungli oleh Klien Kami sebanyak 21 perusahaan, faktanya Klien Kami menyampaikan di Desa Rengasjajar hanya ada 10 perusahaan tambang dan yang aktif 8 (delapan) perusahaan, 3 (tiga) diantaranya tidak beroperasi lagi.

Lanjutnya, Dengan demikian tuduhan Rekan nyata-nyata tidak benar, karena tuduhan itu disiarkan melalui media elektronik akibatnya mencemari nama baik Klien Kami yang intinya akan berakibat hukum.

Pengacara H.Kamal Singadirata, Mengatakan bahwa, ” secara jelas didalam keterangan pers Rekan GERRY WAHYU RIYANTO, menuduh Aparatur Desa Rengasjajar mengambil uang pungli disetiap Kendaraan yang parkir dijalan dengan tidak menyebutkan Nomor Kendaraan serta di Jalan mana Pungli itu diambil oleh Aparatur Desa Rengasjajar dan Aparatur Desa Rengasjajar yang mana ?, siapa orangnya ?, sehingga terkesan semua Aparatur Desa Rengasjajar melakukan Pungli, sebagaimana Berita Radar Bogor tanggal 3 Mei 2021 oleh karenanya kami mensomir agar Rekan membuktikan tuduhan tersebut. Kalau Rekan tidak dapat membuktikan permasalahan ini akan Kami laporkan kepada pihak yang berwajib,” ungkapnya.

Lanjut Kamal, bahwa, ” Rekan GERRY WAHYU RIYANTO juga didalam pernyataannya disiarkan oleh Media On Line Metropolitan .i.d tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya menuduh Kepala Desa Rengasjajar, sebagai oknum yang melakukan Pungli bahkan Pungli tersebut dilegalkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rengasjajar, ” Katanya

Telah diberitakannya, Dalam berita Metropolitan .id Rekan GERRY WAHYU RIYANTO juga menuduh Klien Kami telah 8 (delapan) tahun melakukan pungutan dengan iming-iming Pembangunan Desa, Rekan menuduh Klien Kami meminta sebesar rata-rata Rp. 20.000,-/Truck setiap Kendaraan yang melintas di Desa Rengasjajar bahkan tuduhan itu berlaku untuk seluruh Truck Perusahaan Tambang yang melintas di Desa Rengasjajar, tuduhan itu adalah tidak benar, mohon Rekan bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Dijelaskan Kamal, bahwa klien kami, Didalam Peraturan Desa Rengasjajar Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Desa Rengasjajar Nomor 07 Tahun 2020 serta Peraturan Kepala Desa Rengasjajar Nomor 08 Tahun 2020 secara defacto belum diberlakukan oleh Klien Kami dan akan disempurnakan dengan Peraturan Desa yang baru agar lebih sempurna baik secara prosedural maupun materinya.

Menurut Keterangan Klien Kami, Peraturan Desa Rengasjajar Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya tidak langsung berhubungan dengan perusahaan Tambang di Desa Raengasjajar tetapi Peraturan itu mengatur tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang bukan hanya berasal dari kegiatan Tambang yang beroperasi di Desa Rengasjajar.

Dalam aturan Pemerintah, Mengenai Peraturan Kepala Desa Rengasjajar Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Optimasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Kompensasi Perusahaan, perlu Kami jelaskan didalam Peraturan tersebut Pemerintah Desa hanya mengajak Perusahaan untuk berkolaborasi/dalam melaksanakan kewajiban Perusahaan yang menyangkut kewajiban Perusahaan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan kewajiban Perusahaan Tambang sesuai amanat didalam Undang Undang Perseroan Terbatas lalu disinkronisasi dengan Program Pemerintah Desa.

Menurutnya, Diduga Perusahaan yang Rekan GERRY WAHYU RIYANTO wakili belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas. Bahwa Perusahaan yang Rekan wakili telah diajak bermusyawarah tentang Perumusan Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2020 pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020 serta bulan Maret 2020, dalam rangka mengoptimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), namun ajakan Pemerintah Desa Rengasjajar tersebut tidak pernah direspon positif, Klien Rekan membalas dengan penolakan sebagaimana diuraikan dalam Surat Penolakan Rekan tanggal 28 April 2021. Dengan demikian penolakan tersebut kami menduga pihak Rekan sengaja membuat jarak antara Klien Rekan dengan Pemerintah Desa Klien Kami, seharusnya perbedaan-perbedaan tersebut dapat disampaikan dalam Forum Musyawarah Desa Rengasjajar. Dengan demikian dapat diharapkan memberikan masukan untuk penyempurnaan Peraturan Desa tersebut.

Atas Tuduhan Rekan bahwa Peraturan Desa No. 2 Tahun 2020 dan Perdes No. 7 Tahun 2020 Rengasjajar tersebut tidak ada rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa adalah tidak benar, faktanya Keputusan itu diambil atas persetujuan bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rapat Paripurna BPD Rengasjajar sedangkan Rekomendasi Bupati Kabupaten Bogor sifatnya bukan suatu keharusan apabila sudah melalui koreksi dari Camat selaku Pelaksana kewenangan Bupati dan perlu Kami sampaikan prosedur itu telah dilakukan oleh Klien Kami sesuai tahap-tahap permohonan Klien kami kepada Camat Kecamatan Cigudeg

Bahwa, Klien Kami akan tetap mempersiapkan dasar hukum berupa Peraturan Desa yang baru sebagai Pengganti Peraturan Desa yang secara defacto belum dapat diberlakukan sesuai dengan masukan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Adapun keberatan-keberatan yang Rekan ajukan sebagaimana dalam Surat Rekan tertanggal 28 April 2021 walaupun bukan forumnya untuk ditanggapi namun setelah Klien kami cermati, maka Klien Kami telah memperbaiki Perdes tersebut mengganti dengan Perdes yang baru, yang pada saatnya tetap akan diberlakukan untuk semua Perusahaan Pertambangan yang dalam operasionalnya menggunakan Jalan Desa Rengasjajar.

Bahwa, tuduhan Rekan GERRY WAHYU RIYANTO Klien Kami meminta Rp. 20.000,-/setiap Kendaraan yang melintas di Desa Rengasjajar adalah tidak benar karena Desa Rengasjajar juga dilalui Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi yang bukan Aset Desa Rengasjajar, tuduhan tersebut tidak benar dan telah mencemarkan nama baik Klien Kami, melalui Media Elektronik yang dapat melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, Isi Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang ITE menyebutkan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian, Bahwa, tentang tuduhan Klien Rekan kepada Klien Kami akan mempersulit ketika meminta perpanjangan izin kalau tidak menyerahkan sejumlah uang adalah tuduhan yang tidak benar, faktanya Izin Tambang semua Perseroan Terbatas yang ada di Desa Rengasjajar, sudah berkali-kali selama dalam masa jabatan Klien kami diperpanjang. Faktanya Klien Rekan yaitu PT. SUDAMANIK diduga mengajukan perpanjangan izin dengan memakai persyaratan izin warga tidak diketahui Klien Kami sebagai Pemerintah Desa Rangasjajar, oleh karenanya Kami menduga Klien Rekan telah menggunakan izin warga Desa Klien Kami secara tidak sah karena diambil dengan cara mengelabui warga Desa melalui Ketua RW Klien Kami dan akan kami permasalahkan secara hukum.

Menurut nya, Kami menduga Rekan GERRY WAHYU RIYANTO tidak bisa membedakan kewajiban Kliennya terhadap warga yang terdampak dilingkungan sekitar Tambang masyarakat Desa Klien Kami terganggu dengan kegiatan Tambang disekitar tempat tinggalnya, selama ini Perusahaan yang ada beroperasi di Desa Klien Kami menyisihkan dana dan dikelola sendiri oleh pihak Perusahaan Tambang tidak ada campur tangan Kepala Desa. Asumsi Kami karena tidak dikelola secara baik oleh Perusahaan Tambang yang beroperasi menggunakan Jalan Desa, Klien Kami selaku Pemerintah Desa tidak melihat hasilnya yang langsung terasa bagi masyarakat Desa Klien kami. Faktanya Jalan Desa yang dilalui Truck pengangkut Material Tambang tidak optimal dirawat dan diperbaiki. Jalan Desa digunakan terus menerus tanpa ada upaya terkoordinasi untuk merawatnya, sehingga mengganggu kegiatan masyarakat Desa kami yang menggunakan Jalan tersebut.

Faktanya, Kami melihat Perusahaan tidak secara optimal memperbaiki/merawat Jalan Desa yang dilalui Kendaraan Truck pengangkut Material Tambang di Desa Kami yang merupakan kewajiban perusahaan yang menambang di Desa Kami, dengan adanya Perdes No. 7 Tahun 2020 Kami bermaksud memadukan program pembangunan/perawatan jalan tersebut, mengingat kebutuhan pengecoran ruas Jalan Desa Kami memerlukan biaya yang cukup besar

Diketahui bahwa, Rekan GERRY WAHYU RIYANTO mengklaim mewakili 6 (enam) perusahaan yaitu :
1. PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA;
2. PT. SUDAMANIK;
3. PT. DEWI MAYANGMANIK;
4. PT. GUNUNG MAS JAYA INDAH;
5. PT. TARUNA TANGGUH MANDIRI;
6. PT. SINAR MANDIRI MITRASEJATI;

Dari penjelasan Bapak AJIANG, Faktanya, yang mewakili PT. DIAN PURNA WIRASWASTA menyatakan tidak pernah memberikan uang Rp. 100.000.000,-/tahun apalagi Rp. 200.000.000,-/tahun kepada Kepala Desa Rengasjajar, Kami berkesimpulan tuduhan Rekan GERRY WAHYU RIYANTO adalah tidak benar cenderung fitnah dan mencemarkan nama baik Klien Kami yang
disebarluaskan melalui media elektronik
Faktanya lagi kami mencermati pengakuan dari :
1. Bapak YUS selaku Humas PT. SUDAMANIK;
2. Bapak AJIAN mewakili PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA;
3. Bapak DUDI mewakili PT. DEWI MAYANGMANIK;
4. Bapak KURNIA mewakili PT. BATUTAMA MANIK NUSA;
5. Bapak UDIN mewakili PT. SINAR MANDIRI MITRA SEJATI;
6. Bapak CIPTO mewakil PT. TARUNA TANGGUH MANDIRI;
7. Bapak SUHADA mewakili PT. GUNUNG MAS JAYA INDAH;

Dari keterangannya, Mereka tidak pernah memberikan keterangan yang mengatakan Klien kami memungut dari Kendaraan Truck seperti yang Rekan tuduhkan.

Khusus untuk PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA, yang menjalin hubungan KSO dengan PT. BATUTAMA MANIK NUSA. Peraturan Desa yang diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus karena Lokasi Tambang kedua perusahaan tersebut berada di Desa Rengasjajar dan Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg.

Sangat disesalkan, Rekan terlalu jauh mengatasnamakan 6 Perusahaan Tambang yang diwakili, faktanya Rekan hanya mendapat kuasa dari 4 Perusahaan yaitu PT. DEWI MAYANGMANIK, PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA, PT. BATUTAMA MANIK NUSA, PT. SUDAMANIK. Bahwa Kami juga mendapatkan keterangan dari Bapak GOZALI selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Transporter Tangerang Bogor (ATTB) yang bersangkutan menyatakan kepada Bapak AJIANG selaku perwakilan PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak KURNIA selaku perwakilan PT. BATUTAMA MANIK NUSA tentang isu fitnah yang dituduhkan kepada Klien Kami melalui Media On Line Metropolitan .id dan Koran Radar. Mereka menyatakan Perusahaannya tidak pernah memberikan atau diminta uang Rp. 100.000.000,-/tahun sampai dengan Rp. 200.000.000,-/tahun oleh Klien Kami. Mereka juga menegaskan tidak pernah memberikan keterangan kepada Rekan tentang adanya pungutan terhadap Truck Pengangkut Material Tambang nominal Rp. 7000,-/rit sampai dengan Rp. 20.000,- per rit di Areal Tambang Perusahaan mereka. Yang bersangkutan hanya ditawarkan Pengacara gratis untuk sama-sama menolak Perdes No.2 Tahun 2020 dan No. 7 Tahun 2020;

Atas Pemberitaan tersebut, Dengan demikian kami berkesimpulan tuduhan Rekan GERRY WAHYU RIYANTO adalah tidak benar alias fitnah

Berdasarkan, Alasan-alasan tersebut diatas mengingat berita bohong dan cenderung mengandung perbuatan pidana mencemarkan nama baik Klien Kami, melalui Somasi ini Kami mohon agar Rekan dan Klien Rekan melakukan perbaikan/mencabut tuduhan tersebut melalui Media Elektronik yang sama dan menyampaikan permohonan maaf atas ke khilafan Rekan/Klien Rekan, untuk itu Kami memberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini

Apabila dalam waktu tersebut Rekan/Klien Rekan tidak mengindahkan Somasi ini dengan berat hati Klien Kami akan melaporkan kepada Penyidik Polri, sebagai dugaan melanggar Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**rry

Related posts