FKMTI Siap Bantu Perampasan Hak Masyarakat Akibat Bromocorah Mafia Tanah di Seluruh Indonesia

  • Whatsapp
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia ( FKMTI ) SK Budiardjo ( tengah ), Ketua Relawan Jokowi, Yanes Yoshua ( kanan ), bersama korban perampasan tanah Sutarman Rusli saat konpers di jaksel, Selasa ( 10/8/2021 ).

Majalahtrass.com,- Bertepatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 RI, Forum Korban Perampasan Tanah Indonesia (FKMTI) bersama Relawan Jokowi akan membuka data kasus-kasus perampasan ulah Bromocorah mafia tanah yang merugikan masyarakat banyak, yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Ketua FKMTI SK Budiardjo mengatakan, momentum peringatan HUT RI ke-76 dalam mengungkap kasus-kasus perampasan tanah yang terjadi di seluruh Indonesia, yang bertujuan agar para penyelenggara negara terkait hak kepemilikan sebidang tanah yang benar, guna menjalankan tugas mereka dalam membela kepentingan rakyat banyak.

Read More

Dijelaskan, Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, sudah jelas dinyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan atau dibersihkan karena perbuatannya tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sementara, menurut Budi, prilaku perbuatan perampasan tanah yang akuinya ia ketahui bukan haknya tetapi dia lakukan. Hal ini adalah bentuk penjajahan yang nyata-nyata, Bromocorah mafia tanah tersebut seringkali melakukan aksinya ditengah kota, apalagi diketahui Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) tanah tersebut tinggi, perbuatan Bromocorah mafia tanah berlangsung hingga kini.

“Tugas penyelenggara negara seharusnya mencegah perampasan hak milik tanah rakyat, juga melindungi segenap bangsa, seperti yang tertulis dalam pembukuan UUD 1945.

Penghianat rakyat bukan sebaliknya, malah melindungi mafia perampas tanah yang menodai Pancasila, yang merusak persatuan bangsa,” tegas SK Budiardjo, Rabu (11/8/2021).

Penguasaan tanah di NKRI oleh asing pernah diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud juga menantang untuk membuka data siapa pihak yang telah mengobral sekitar 70% tanah di Indonesia saat itu.

Sementara, menurut Budi, pengungkapan kasus- kasus perampasan tanah di berbagai daerah melalui serial zooming pastikan bisa menguak tabir, mengapa bisa terjadi perampasan dan korban perampasan mengalami kesulitan mendapatkan hak tanah mereka kembali.

Budi menegaskan konflik pertanahan ada dua jenis, sengketa dan perampasan. Dalam sengketa tanah, ada beberapa pihak yang punya hubungan bisnis atau sebagai ahli waris. Dalam kasus perampasan tanah, mafia tanah bisa menguasai dan menerbitkan hak baru di atas tanah orang lain tanpa pernah membelinya.

“Cara inilah yang dilakukan Bromocorah mafia tanah merampas tanah rakyat dan terjadi secara masif di seluruh Tanah Air dan kami akan mengungkap dalam serial zooming,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Relawan Wira Lentera Jiwa-We Love Jokowi (WLJ), Yanes Yoshua menjelaskan, saat ini Indonesia dalam keadaan darurat agraria. Karena itu, dia mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi agraria dan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah dan sekalian beking-bekingnya.

Diketahuinya, banyak rakyat yang menjadi korban perampasan tanah seperti perampok disiang bolong, tetapi diabaikan laporan pengaduannya oleh instansi terkait, sehingga rakyat harus kemana mencari keadilannya.

“Kami dapat laporan dari Muara Enim, Sumatera Selatan, hari ini dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan Sumedang, Jawa Barat, Manado, bahwa harus ada pengadilan agraria. Kami kumpulkan ahli-ahli hukum dari universitas. Saya tidak percaya dengan pengadilan sekarang, para korban sering dikalahkan meski bukti kepemilikan tanah mereka lengkap,” ungkapnya.

Menurut Yanes, perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik lahan yang mangkrak tidak berjalan, karena banyak oknum yang masih melindungi mafia tanah. Dia berjanji akan mengingatkan Presiden dan aparat negara untuk segera menyelesaikan perampasan tanah.

“Kami relawan Jokowi bersama FKMTI siap melaksanakan perintah Presiden dan Kapolri untuk memberantas Bromocorah mafia tanah sampai ke beking-bekingnya. Kita siap melakukan adu data di depan publik,” tegasnya.**rry

Related posts