Dugaan Korupsi PT. Taspen 300 T, Direktur Eksekutif Patriot (GACD): Meminta KPK Periksa ANS Kosasih dan Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengendali PT. Taspen, Andar Situmorang SH Direktur Eksekutif Patriot Government Againts Coruption & Dicrimination (GACD), yang berkedudukan di Jakarta kapasitas melaksanakan kepentingan umum telah resmi menyurati KPK untuk melaporkan dugaan korupsi (manipulasi uang rakyat), pernyataan ini dikatakan Andar Situmorang SH , Saat diwawancarai wartawan, Selasa (30/8/23)

Read More

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA – Andar Situmorang SH Direktur Eksekutif Patriot Government Againts Coruption & Dicrimination (GACD), yang berkedudukan di Jakarta kapasitas melaksanakan kepentingan umum telah resmi menyurati KPK untuk melaporkan dugaan korupsi (manipulasi uang rakyat), yang dikelola oleh Dirut PT. Taspen ANS Kosasih dan sebagai Pengendali Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat diwawancarai wartawan, Selasa (30/8/23) Andar Situmorang SH mengatakan.

“Senin 29 Agustus 2022, kami sudah mengirimkan surat kepada KPK lewat Email guna laporan pendahuluan, dan dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan surat resmi Kepada KPK terkait dugaan penyelewengan dana senilai 300 Trilliun uang ini harus jelas kemana arahnya,” ujarnya.

Andar menjelaskan, biar bagaimanapun saudara Kamarudin Simajuntak sudah mengungkapkan kepada publik kebenaran nya dan tidak takut dilapor balik oleh dirut PT. Taspen ANS Kosasih, informasi itu sudah menjadi konsumsi publik dan uang itu milik rakyat.

Lebuh lanjut Andar menjelaskan, biar bagaimanapun saudara Kamarudin Simajuntak sudah mengungkapkan kepada publik kebenaran nya dan tidak takut dilapor balik oleh dirut PT. Taspen ANS Kosasih, informasi itu sudah menjadi konsumsi publik dan uang itu milik rakyat.

“Uang yang dikelola Direktur PT. Taspen ANS Kosasih tersebut milik rakyat, jadi KPK dan jaksa agung harus agresif dalam melakukan penanganan kasus tersebut, Apa yang disampaikan Kamarudin Simajuntak itu sudah benar adanya’ dan sudah menjadi hak publik,”sambungnya.

Karena itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan pengaduan ke KPK melalui Dumas KPK, dan kepada Menteri BUMN harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana Taspen tersebut.

“Uang 300 Triliun itu kan milik BUMN
Kenapa gak di setor saja ke menteri keuangan ibu Sri amulyani, kenapa di simpan di Taspen,”Redaksi

Related posts