Ditjen Bea Cukai Dan Kejagung Kerja Sama Telusuri Harta Tersangka Tindak Pidana

Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Read More

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA,– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan jalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Adapun kerja sama ini melingkupi saling pertukaran informasi hingga penelusuran harta tersangka tindak pidana.

Menurut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perjanjian kerja sama (PKS) ini adalah merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding yang telah ditandatangani pada 2020 lalu. Sehingga PKS ini akan dapat melengkapi pedoman guna kerja ke depannya.

“Sehingga ruang lingkupnya dari mulai pertukaran data dan informasi, penelusuran aset-aset dari tersangka kepabeanan dan cukai, serta untuk kegiatan atau operasi intelijen secara bersama-sama,” terang Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian kerja sama di Kementerian Keuangan, Kamis (16/6).

Hal ini, dengan adanya PKS ini, Sri Mulyani berharap koordinasi antara lembaga tersebut dapat semakin erat. Tujuannya guna pencegahan tindak pidana serta koordinasi di bidang penyidikan. Dan juga koordinasi penanganan untuk penyelesaian barang bukti serta pengembangan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari kedua pihak.

“Kita berharap laporan pengaduan masyarakat akan masuk karena saya hampir yakin bapak dan saya sering sekali mendapat WA yang saya gak tau siapa ini pak ini, yaitu yang mengenai apa-apa yang dilakukan dan pasti masuk pengaduan masyarakat dengan menunjukkan atau memberikan informasi mengenai indikasi-indikasi tindak pidana kepabeanan dan cukai atau tindak pidana korupsi,” beber bendahara negara.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan PKS ini akan dapat menjadi jembatan antara pimpinan paling atas dari Kemenkeu serta Kejaksaan Agung hingga jajaran paling bawah dari keduanya. Kemudian Dia menyampaikan selanjutnya, bahwa PKS ini akan diteruskan ke jajaran tingkat lapangan sebagai pedoman kerja kepada masing-masing.

Direktorat Jenderal Pajak bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah meneken perjanjian kerja sama untuk mengawasi keuangan negara. Dalam perjanjian kali ini mencakup sejumlah poin-poin penting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah poin yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini. Dia menyebut, bahwa ini merupakan penyempurnaan dari perjanjian yang sebelumnya diteken tanggal 29 maret 2021 lalu.

“Hal ini mencakup hal-hal yang tadinya belum masuk dalam perjanjian kerja awal sehingga kita harapkan akan memberikan cakupan yang semakin sesuai dengan kebutuhan, baik Ditjen Pajak maupun Jampidsus,” terangnya dalam penandatangan perjanjian kerja sama di Kementerian Keuangan, pada, Kamis (16/6).

Bentuk PKS ini akan menambah ruang lingkup menyangkut laporan-laporan pengaduan masyarakat. Hal ini sebagai respons terhadap banyaknya jalur pengaduan yang masuk di era digitalisasi sekarang ini.

“Dan tentu ini akan sangat baik dapat merespons laporan pengaduan masyarakat sehingga kredibilitas dan akurasi mereka dapat kita vefrifikasi,” ucapnya.**F01

Related posts