Dimohonkan Kepada OJK Dan Ombudsman RI, Merespon Terkait Penolakan Klaim Asuransi PT.Panin Dai-Ichi Life

  • Whatsapp

Hasil wawancara kepada kuasa hukumnya Ibu Devi Yuliana istri almarhum Yudi, Ibu Liliana Kartika, S.H. Alamat Kantor di “KARTIKA LAW FIRM”, SUDIRMAN 7.8 TOWER 16th Floor- Unit 1& 2, Jl. Jendral Sudirman 7-8 RT.010, RW. 011, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Begini penjelasannya:

Read More

Majalahtrass.com,- Pengacara Liliana Kartika, S.H, memohon Kepada OJK dan Ombudsman RI Terkait Surat Kami Atas Penolakan Asuransi PT. PANIN DAI-ICHI LIFE atas nama Alm. YUDI
Pada tanggal 1 Februari 2018 Bapak Yudi mengajukan asuransi kepada Perusahaan Asuransi PaninDai-IchiLife.

Kemudian PaninDai-IchiLife menerima Surat Permintaan Asuransi Jiwa (“SPAJ”) No. 1801006494 yang telah diisi dan ditandatangani di Tangerang oleh Pemegang Polis/Tertanggung.

Yang selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa No. 201803011 – 12 Februari 2018- 24, dan Januari 2020 No. Polis : 2020001453. Serta 11 September 2020 No. Polis : 2020023181(total masa sejak polis terbit 2thn 8 bln) Dalam petikan “Deklarasi pernyataan diri (self certification)” no 16 didalam SPAJ, berbunyi “TERTANGGUNG TELAH MEMBERIKAN KUASA (KARENA IKTIKAD BAIK) KEPADA PENANGGUNG (PT PANIN DAI-ICHI LIFE) UNTUK MENDAPATKAN SELURUH SEMUA CATATAN RIWAYAT KESAHATANNYA”.

Dengan catatan tanpa ada unsur memalsukan data, keterangan palsu atau penipuan sebelum diterbitkan polis.

Jadi dengan terbitnya Polis, ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Tertanggung telah sah dan mengikat. Jika dari awal memang tim underwriting yang bekerja kepada Perusahaan Asuransi, tidak menyetujui pengajuan asuransi tersebut karena ada catatan Riwayat Kesahatan yang telah didapatkan mengandung unsur adanya pemalsuan data, keterangan palsu atau penipuan maka POLIS ASURANSI TERSEBUT TIDAK AKAN DITERBITKAN ;

Adapun kronologi dan dasar hukumnya sebagai berikut :
Pada bulan November 2020 Tertanggung Mengalami Sakit Tipes. Dalam catatan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2020, menurut Dr. Sony Sutrisno, SpRad, dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Tertanggung (Bapak Yudi) diperiksa dibagian radiologi (Thorax AP / PA – Rontgen) yang dilihat dari petikan hasil pemeriksaan “Jantung Besar dan Bentuk Baik, Aorta Baik,.. Tak tampak kelainan radiologis pada jantung.”

Pada tanggal 11 Desember 2020 Bapak Yudi, meninggal dunia dan menurut Sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh RS. Bethsaida Hospital yang berkedudukan di Gading Serpong. Dengan Rekam Medis no 00070336, penyebab kematian Bapak Yudi adalah ICH (Intracranial hemorrhage) atau Hemorrhagia cerebral Menurut sumber yang dikutip : https://id.wikipedia.org/wiki/Hemorrhagia_cerebral“ Penyebab Kematian “Hemorrhagia cerebral adalah pendarahan dalam otak atau disekitar otak”

Kalau dengan dibayarkannya Klaim Rawat Jalan (Health), maka sudah selayak dan sepatutnya Klaim Asuransi Jiwa Kematian dibayarkan.
Mengacu Pasal 1 ayat (2) pada peraturan OJK NOMOR 69 /POJK.05/2016. Yang berbunyi “ASURANSI ADALAH PERJANJIAN ANTARA DUA PIHAK, YAITU PERUSAHAAN ASURANSI DAN PEMEGANG POLIS, YANG MENJADI DASAR BAGI PENERIMAAN PREMI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI IMBALAN UNTUK:
MEMBERIKAN PENGGANTIAN KEPADA TERTANGGUNG ATAU PEMEGANG POLIS KARENA KERUGIAN, KERUSAKAN, BIAYA YANG TIMBUL, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, ATAU TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA YANG MUNGKIN DIDERITA TERTANGGUNG ATAU PEMEGANG POLIS KARENA TERJADINYA SUATU PERISTIWA YANG TIDAK PASTI; ATAU.
MEMBERIKAN PEMBAYARAN YANG DIDASARKAN PADA MENINGGALNYA TERTANGGUNG ATAU PEMBAYARAN YANG DIDASARKAN PADA HIDUPNYA TERTANGGUNG DENGAN MANFAAT YANG BESARNYA TELAH DITETAPKAN DAN/ATAU DIDASARKAN PADA HASIL PENGELOLAAN DANA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.” ;
ketentuan syarat-syarat Umum Polis Pertanggungan Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance, yang tertulis pada pasal 19 ayat 1 a yang disimpulkan keduanya berbunyi “…Apabila Tertanggung meninggal dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka Penanggung berhak membatalkan pertanggungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidakbenaran tersebut”
Pasal 11 huruf (h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang berbunyi “Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai: h. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada Produk Asuransi jangka panjang”.

Harapannya, Ibu Devi Yuliana berharap mendapatkan berita baik juga atas klaim meninggal dunia (Asuransi Jiwa) akan tetapi pada tanggal 05 April 2021 PaninDai-IchiLife atau PT. PANIN DAI-ICHI LIFE menerima surat dengan No. 0608/Claim/04.21 yang mana didalam diktum isi suratnya, PaninDai-IchiLife atau PT. PANIN DAI-ICHI LIFE tidak dapat membayar dan membatalkan Polis Asuransi Tertanggung secara sepihak oleh PaninDai-IchiLife atau PT. PANIN DAI-ICHI LIFE terhadap Klaim DEVI YULIANA sebagai Ahli waris, dengan alasan yaitu : Polis No. 2018003011/NM, 2020001453/NM, 2020023181/NM yang berbunyi “berdasarkan hasil penelitian kami didapatkan keterangan/bukti bahwa Tertanggung memiliki riwayat medis pada tanggal 02 Januari 2017 dengan diagnosis Penyakit Jantung Reumatik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan sangat menyesal Pertanggungan menjadi batal, dengan demikian maka klaim yang diajukan tidak dapat kami setujui”

Menurut Pasal 71 ayat (2) huruf (a) jo pasal 72 huruf (b) pada peraturan OJK NOMOR 73 /POJK.05/2016 ; “(2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.”Pasal 72 huruf (b) : “Perusahaan Perasuransian wajib: b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.” ;

Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud diatas. Untuk itu kami mohon kepada OJK dan Ombudsman RI dapat membantu kami.**rry

Related posts