BNN Minta Segera Revisi UU Narkotika, Peredaran Narkotika di Perkotaan Meningkat

  • Whatsapp

Majalahtrass.com,– Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan menurut hasil survei internal terkait kasus peredaran narkotika di tanah air. Dari hasil survei menunjukkan tren terjadi peningkatan peredaran narkotika di wilayah perkotaan.

Read More

“Jadi kalau kita padukan kenapa ada peningkatan pada waktu itu, terutama sekali di perkotaan. Sedangkan untuk di pedesaan agak berkurang adanya peningkatan. Sekitar naiknya hanya 0,15 persen. Namun kalau saya lihat secara kualitatif pasokan barangnya banyak sekali yang masuk,” terang Kepala BNN Petrus Reinhard Golose dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya, Petrus menjelaskan, peningkatan itu dipicu pasokan narkotika yang kian membanjiri Tanah Air. Di 2021 saja, kata Petrus, BNN telah menyita lebih dari 3,3 ton obat-obatan terlarang.

“Jadi kita bisa lihat kalau pengguna itu (pakai) 1 gram saja itu sudah 3,3 juta anak bangsa terselamatkan. Jadi sudah masuk angka prevalensi, sementara sekarang banyak paket hemat di level bawah,” papar Petrus.

Untuk itu, Petrus menganggap untuk segera adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna membendung peredaran zat haram itu akan bertambah banyak pengguna dan semakin besar jumlah yang dibutuhkan, sehingga semakin subur pengedarnya.

“Harus memang ada program yang berkesinambungan saya sangat setuju. Dan bagaimana kaitan dengan UU-nya, tentang pengguna dan dengan yang berulang,” tegas Petrus.

Pada kesempatan itu, Petrus Reinhard Golose juga mengaku perlunya untuk mempidanakan pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilakukan secara berulang-ulang.

“Kita harus ingat juga namanya narkotika itu victimless crime, dialah pelakunya, dia jugalah korbannya. Sehingga kita harus atur, sehingga tidak juga nantinya menjadi modus bahwa saya ini adalah pengguna, saya harus direhabilitasi. Tapi kalau pengguna berulang-ulang ada juga yang harus kita pidanakan ke yang bersangkutan,” beber Petrus.

Untuk pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba, menurut Petrus berhubungan dengan rezim hukum yang ada di tanah air.

Menurutnya bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun mengalami dilema apakah rezim hukumnya mempidanakan mereka yang menyalahgunakan zat haram tersebut atau direhabilitasi.

“Ini memang dilema, dan ini memang terjadi di seluruh dunia di berkaitan dengan victimless, dia korban, dia juga pelakunya. Dia pelaku, dia juga korbannya,” jelas dia.

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengungkap sisi positif pemenjaraan terhadap penyalahguna narkoba. Hal ini kontras dengan pendapat sejumlah kalangan yang mendukung penghentian kriminalisasi terhadap pengguna narkoba.

Menurut, politikus PPP itu menilai bahwa tanpa adanya pemenjaraan terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba, maka akan ada pihak yang sengaja menyalahgunakan penggunaan barang haram itu demi menuai popularitas.

“Saya melihat sisi positifnya juga, nanti ada publik figur yang kemudian karena penyalahguna, dia bolak-balik saja, kemudian terkenal dan direhabilitasi. Saya kira itu perlu menjadi pemikiran kita bersama,” beber Arsul.

Arsul sekaligus merespons vonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta (PN) Jakarta Pusat terhadap pasangan artis, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie pada Selasa, 11 Januari 2022.

Hal ini menurut Arsul ada nuansa baru yang digunakan hakim dalam mengadili kasus penyalahgunaan narkoba. Di mana majelis hakim tidak serta merta melihat kedua terdakwa sebagai penyalahguna narkoba.

“Tetapi majelis hakim melihat latar belakang, fakta-fakta menyertai penyalahgunaan sehingga orang itu terjerembap di dalam narkoba. Intinya dibedakan antara pengguna yang memang betul-betul menyalahgunakan dengan kesadaran, dengan penyalahguna yang terjerembap, ditipu, diperdayakan dan lain sebagainya,” ungkap dia.

Terkait ini, kata Arsul akan menjadi catatan dalam pembahasan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Prolegnas 2022.

“Ini akan menjadikan bahan perdebatan, pemikiran kita bersama apakah kita akan menggeser politik hukum kita terkait dengan pemahaman atas penyalahguna narkoba, seperti SS yang ada sekarang, seperti yang tampak dalam Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tahun 2014,” tutur dia.**F01

Related posts