Bisnis Umroh.! Dikenal “Umroh Sendal Jepit” Penyaluran TKI ke Arab Saudi berkedok Umroh Kembali Terjadi

Makin marak berita mengenai TPPO yang menghiasi berbagai kanal berita di darat. Sejauh ini Polri dalam jangka waktu 5 – 12 Juni 2023 lalu, atau sejauh ini telah menerima 190 laporan TPPO, menetapkan 212 tersangka dan melansir jumlah korban TPPO sebanyak 824 orang. Kembali lagi modus seperti ini terjadi secara sembunyi- sembunyi pada akhir Juni hingga Juli 2024.Dengan dalih atau iming-iming dari pelaku adalah untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga di Timur Tengah dengan gaji yang menggiurkan

Read More

MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA ,– Makin marak berita mengenai TPPO yang menghiasi berbagai kanal berita di darat.
Sejauh ini Polri dalam rentang 5 – 12 Juni 2023 lalu. Atau sepekan telah menerima 190 laporan TPPO, menetapkan 212 tersangka dan melaporkan jumlah korban TPPO sebanyak 824 orang. Kembali lagi modus seperti ini terjadi secara sembunyi-sembunyi pada akhir Juni hingga Juli 2024.
Dengan dalih atau iming-iming dari pelaku adalah untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga di Timur Tengah dengan gaji yang menggiurkan

Bagi mereka yang pernah menjadi TKI di kota Jeddah,  Makkah , Taif,  Madinah dan sekitarnya, sudah tidak asing lagi dengan sebutan “umroh  sandal jepit”,

Istilah umroh  sandal jepit ini merupakan istilah dimana seseorang berangkat dari Indonesia dengan menggunakan visa umroh, dengan biaya murah dan tiket sekali jalan.
Sesampainya di Arab Saudi, tiket untuk kembali ke Tanah Air diserahkan / ditukar uang pengembalian tiket (re-fund) oleh penampung TKI ilegal.

Mereka (Calon TKI, Red) kemudian masuk ke  Makkah , bermukim di rumah – rumah yang bersedia menampung mereka.
Tempat penampungan ini biasanya tersebar di kawasan perbukitan/gunung-gunung sekitar Makkah.

Setibanya di Mekkah, mereka juga melakukan ibadah umroh. Setelahnya mereka akan tinggal di Makkah sampai batas masa berlaku visa umrohnya. Setelah masa berlakunya habis, biasanya mereka akan melanjutkan tinggal dan bekerja sampai musim haji tiba.

Saat musim haji, mereka kembali ke  Makkah , lalu masuk dan berbaur dengan para jama’ah haji lainnya untuk menjalankan ritual ibadah haji.
Setelah selesai berhaji, mereka akan berkumpul di sepanjang jalan Mansyur di Makkah.
Pilihan lain untuk meraka adalah berangkat ke Jeddah dan berkumpul di sekitar jalan KJRI Al Mu’alifeen distrik Ar Rehab.
Hal ini dilakukan guna menarik perhatian petugas imigrasi setempat agar mereka ditangkap dan dipindahkan ke Indonesia.

Jika modus praktik duafa yang dilakukan mereka ini berhasil maka mereka akan dipulangkan ke tanah air, harta benda dan barang – barang hasil buruannya selama bekerja illegal di tanah arab akan dikirimkan / di-kargo-kan terlebih dahulu ke Indonesia sebelum mereka “menyerahkan diri”.

Dikatakan 3 in 1, para TKI Ilegal yang melakukan praktik ini mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Mereka bisa berangkat menjalankan ibadah umroh dengan biaya yang relatif sangat murah, bisa bekerja dan mengumpulkan uang selama menunggu tibanya musim haji, bisa berhaji gratis dan bahkan sekaligus dipulangkan secara gratis melalui Tarhil (karantina imigrasi) dengan cara di transit.

Sadar atau tidak, para TKI ilegal ini telah menempatkan dirinya dalam kondisi “mentah”.
Rawan hidup juga rawan mati.
Rawan hidup artinya mereka para pelaku disebut dengan istilah umroh  sandal jepit yaitu:

  1. Tidak dilindungi oleh hukum.
  2. Rentan dan mudah dieksploitasi serta di “abuse” oleh para penampung/penyalur.
  3. Sasaran pemerasan dan tindak kejahatan seperti pelecehan seksual serta perbudakan.
  4. Tidak dapat memperoleh iqomah atau kartu izin tinggal di Arab Saudi.

Rawan mati artinya bahwa, pada saat meninggal pun mereka akan kesulitan untuk dikuburkan di Arab Saudi. Karena untuk memperoleh izin, dan untuk kepentingan ini memerlukan kejelasan identitas yang lengkap, serta memiliki surat izin tinggal yang masih berlaku. Jika ini tidak dipenuhi, maka mereka akan ditangkap oleh polisi dan dituduh melakukan pembunuhan.

Sulitnya lagi pengurusan penguburan ini, akibat banyaknya keterpaksaan yang terjadi sehingga mengakibatkan jenazah para WNI eks umroh  sandal jepit ini berakhir secara menyedihkan ditinggalkan dan dikuburkan seadanya di puncak – puncak gunung atau di lembah – lembah yang jauh dari pemukiman penduduk di  Makkah .

Dalam beberapa kasus, KJRI Jeddah kerap kali memperoleh kiriman mayat dalam kardus bekas pembungkus kulkas atau koper yang diletakkan begitu saja di pinggir tembok kantor, dekat tempat sampah tengah malam buta. Namun saat dibuka berisi mayat WNI yang diduga lama tinggal dan terlantar di Jeddah.

Sungguh praktik tak terpuji umrah sendal jepit ini terjadi dan masif bisa jadi dikarenakan lemahnya perangkat dan penegakan hukum di Indonesia.
Hal ini dengan jelas dilihat dan dimanfaatkan dengan cerdik oleh oknum-oknum / biro-biro perjalanan umroh dan haji yang tega menjual TKI berkedok bisnis umroh.

Sedangkan bunyi UU nomor 13 tahun 2008 tidak secara tegas mengatur sanksi bagi para penyelenggara ibadah umroh nakal yang menjalankan bisnis umroh  sandal jepit ini.
Undang-undang nomor 2 tahun 2009 pun hanya mengatur masalah perubahan dari paspor khusus haji berwarna coklat menjadi paspor biasa berwarna hijau dan seputar ibadah haji, bukan memperbaiki masalah per umroh secara keseluruhan.

Kekosongan dan celah hukum ini dilihat dengan jelas dan dimanfaatkan dengan cerdik oleh oknum-oknum / biro-biro perjalanan umrah dan haji yang nakal.

Jika hukum aturan dan peraturan kita jelas, tegas dan tegas maka hal seperti itu tentu tidak akan terjadi. Sehingga para biro perjalanan umroh yang nakal patut dan layak mendapatkan sanksi hukum pidana yang seberat-beratnya.

Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), apa yang dilakukan biro perjalanan nakal dapat mengkategorikan tindak pidana penyelundupan manusia termasuk juga perdagangan manusia.

Perbedaan keduanya adalah
penyelundupan manusia lebih menekankan pada unsur jangka waktu hubungan.
Dalam penyelundupan, hubungan antara mereka yang menyelundupkan (pelaku) dan yang diselundupkan (korban) akan berakhir saat pihak yang meminta diselundupkan (korban) telah masuk ke negara yang ditentukan sesuai kesepakatan.

Sedangkan dalam trafficking, hubungan keduanya terus berlanjut dan tidak terjadi eksploitasi atas korban.

Menurut UU, kewajiban para agen perjalanan tersebut sudah sangat jelas, yakni “memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 45 ayat 1 (b)).

Namun pada kenyataannya banyak diantara mereka yang justru membiarkan jamaah mereka tinggal di Saudi melebihi masa berlaku visa.

Lemahnya sanksi hukum bagi biro perjalanan umrah nakal tersebut, hanya diberi peringatan atau paling berat hanyalah pembekuan atau pencabutan izin penyelenggaraan umrah sesuai ketentuan pasal 46 ayat 1 UU No. 13 tahun 2008.

Dengan demikian memudahkan dan memuluskan pelaksanaan pengiriman TKI Ilegal istilah umrah Sendal jepit, yang dilakukan biro perjalanan umrah nakal ini dengan melakukan produksi secara intensif dan masif. Biaya Murah. Memberikan kemudahan dokumen perizinan sampai kepastian pengiriman.

Bahkan dengan diberikannya Salah satu kemudahan perizinan, secara lazim biro akan mempersiapkan sosok pura-pura untuk jamaah umrah wanita yang bukan muhrim ditempelkan pada visa salah satu jamaah pria sebagai mahramnya.

Selain ketentuan kewajiban adanya mahram bagi wanita di bawah umur 45 – 50 tahun untuk melaksanakan ibadah umroh memang sedikit banyak “merepotkan” para jamaah umroh pria.

Anehnya lagi kebanyakan para jamaah umroh pria tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi mahram bagi jamaah wanita lainnya. Sesampainya di Jeddah dan selesai melakukan ibadah umroh di  Makkah , para jamaah umroh wanita ini kemudian pergi (kabur) meninggalkan rombongan.

Pada saat ibadah umroh selesai dan tiba waktunya untuk pulang ke Indonesia, Jamaah pria yang “ditinggal” mahram yang kabur itu akan kesulitan untuk proses keluar / pulang ke Indonesia. Mereka tertahan di kantor imigrasi bandara.

Ada juga cara lain yang kabur secara bersama-sama seluruh kelompok. Modus ini memang direncanakan sejak dari Indonesia. Mereka telah mempersiapkan diri dan bersatu untuk berangkat umroh dan tinggal bersama di  Makkah untuk kemudian pulang selepas haji.

Lancarnya usaha travel biro nakal dengan mudahnya perekrutan peserta dan tingginya minat menjadi jama’a umroh  sandal jepit ini, tidak lepas dari adanya “tradisi” dan “budaya” dari beberapa kelompok masyarakat / suku bangsa di daerah-daerah dalam pelaksanaan ritual budaya.

Di kalangan masyarakat sunda di daerah Jawa Barat dikenal dengan istilah “haji wisata”.
Di kalangan masyarakat Banjar di daerah Kalimantan Selatan, proses menghilang dan beruban selama di  Makkah menunggu tibanya waktunya bulan haji ini dikenal dengan istilah “batambun/batimbun”.

Bagi Agen Travel untuk memperoleh visa umroh bisa dikatakan relatif mudah. Apalagi Jakarta.

Fakta dan temuan-temuan di lapangan, ada Perusahaan Biro perjalanan umrah dan haji besar berskala nasional melalui beberapa agen travel dibawahnya (anak perusahaan / afiliasi) yang menghimpun para jamaah dari agen travel kecil di daerah-daerah yang jadi kantong – kantong overstayer, seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.

Saat praktik ilegal ini terendus oleh aparat kepolisian, mereka dapat dengan cepat menetapkan diri, mengganti nama dan alamat perusahaan.

Biro perjalanan umrah dan haji besar berskala nasional, aman.
Travel yang menjadi anak perusahaan dan afiliasinya, bubar.

Faktor Pendorong Overstayer

Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab mereka melakukan ritual umroh dan kemudian overstay di Arab Saudi? Khususnya bagi jamaah umroh.

Ada 3 (tiga) faktor yang bisa kita bahas sebagai berikut:

  1. Adat dan budaya di antara sebagian masyarakat muslim kita yang masih menganggap bahwa melakukan ibadah umroh dan kemudian dilanjutkan dengan berhaji adalah sesuatu yang sah – sah saja karena praktek ini telah dilakukan secara turun temurun dari jaman nenek moyang, sejak indonesia masih bernama Hindia – Belanda. . Tak heran di beberapa daerah dikenal dengan ritual batambung/batambun (di Kalimantan Selatan) atau haji wisata (di Jawa Barat).
  2. Ingin bekerja secara ilegal dikarenakan usia yang telah melebihi yang diinginkan oleh para majikan. Kasus SBR di atas menjadi contoh nyata bahwa dikarenakan dirinya ditolak berangkat bekerja secara resmi ke Arab Saudi dikarenakan usianya yang sudah separuh baya, maka dirinya rela berangkat dengan menggunakan visa umrah melalui jaringan “Banyuates’-nya.
  3. Faktor kedekatan personal berdasarkan kesukuan ditambah jaringan berdasarkan persamaan bahasa daerah dan asal daerah yang telah terbangun secara turun temurun di Arab Saudi.

Humas Bagi Pemerintah Pusat

Sudah saatnya bagi pemerintah RI untuk memperhatikan penyelenggaraan ibadah umroh dengan lebih serius baik dari segi pengaturannya maupun sanksi pidananya. Berkaca dari pemulangan para jamaah umroh dari Saudi ke Indonesia, dimana dalam satu tahun terakhir ini mereka para overstayer dipulangkan baik dengan KM Labobar (23 – 24 April 2011) maupun memanfaatkan penerbangan kloter terakhir selama musim haji tahun 2011 ini, keduanya cukup menyedot anggaran pemerintah yang Faktanya, uang dari rakyat Indonesia juga dikumpulkan dari pajak yang kita bayarkan sehari – hari (PPH, PPN, pajak makan di restoran, dll) dan PNBP lainnya.

Kecenderungan pemerintah Arab Saudi akhir-akhir ini adalah “memaksa” pemerintah masing-masing negara bertanggung jawab melakukan repatriasi (pemulangan) dengan biaya masing-masing. Sudah tidak ada lagi istilah yang diberikan secara gratis oleh pemerintah Saudi, setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini. Tren ini akan berkembang semakin ketat di masa yang akan datang. Mereka pun melakukan langkah preventif dengan mengenakan sidik jari guna mencegah para overstay kembali ke Saudi minimal selama 5 tahun. Hal ini diterapkan pada semua overstay baik dari Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina), Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka dan Afghanistan), Afrika dan negara lainnya.

Hal ini sungguh-sungguh disesalkan jika sumber daya, biaya dan tenaga Pemerintah (dan uang pajak yang kita bayarkan) telah habis hanya untuk memulangkan mereka saudara-saudara kita yang “nakal”, dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab melanggar hukum dengan menyalahgunakan visa umroh mereka dan melaksanakan ibadah haji secara ilegal.

Sosialisasi ke daerah / propinsi kantong-kantong overstayer antara lain NTB, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan radio-radio setempat sudah sangat sering dilakukan. Namun pada kenyataannya itu seolah masih jauh dari cukup dan menjangkau kantong-kantong penduduk yang overstay. Penyadaran dari ulama dan tokoh agama setempat menjadi sangatlah penting.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah penetapan hukum dan peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana yang tegas di darat yang lebih tegas dan keras terhadap biro penyelenggara umroh nakal dari Indonesia dan jaringan perdagangan manusia serta penerapan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar UU tersebut semakin “gigih dan patuh” di masyarakat.

Terlebih lagi penerapan moratorium pengiriman TKW ke Arab Saudi saat ini memang membuka peluang bagi masuknya tenaga kerja ilegal dengan menggunakan modus umroh  sandal jepit. Hukum ekonomi tentunya akan bekerja dimana ada permintaan/tuntutan kebutuhan TKW yang sangat tinggi sementara pasokan yang tersedia sangat minim, maka harga tenaga kerja informal ilegal semakin meroket dan meningkat tajam. Keuntungan yang ditanggung oleh sindikat umroh overstayer ini pun semakin besar. Jadi (mungkin) penegakkan hukum / peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara sosio-kultural-agama terhadap masyarakat kantong-kantong overstayer menjadi kunci bagi penyelesaian permasalahan umroh overstayers.

PR yang lebih penting lagi bagi pemerintah pusat di Jakarta adalah untuk memperbaiki mekanisme pengiriman jemaah umroh asal Indonesia untuk menghindari ekses negatif seperti overstay di Arab Saudi. Bagaimana caranya agar sebagaimana jamaah haji dimana berangkat 100 dan pulangnya juga 100, – kalaupun kembali hanya 98 orang biasanya karena yang 2 itu meninggal saat melaksanakan ibadah haji dan dimakamkan baik di Jeddah,  Makkah dan  Madinah ; bukannya malah kabur – maka mekanisme ini juga harus bisa diterapkan bagi para jamaah umrah.

Kewajiban dan Himbauan bagi WNI Mukimin di Saudi

Sungguh sangat disayangkan jika citra dan nama baik WNI di Saudi “tercoreng” dengan tingkah polah saudara kita para jamaah umroh yang overstayer nakal. Patut disesalkan dan kurang bijak rasanya jika kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia di Arab Saudi bersikap seolah tidak peduli dengan berbagai kesulitan yang dihadapi pemerintah dan bahkan seringkali menyalahkan Perwakilan RI dalam penanganan para WNI umroh overstayer tanpa mau melihat akar permasalahan dan faktor penyebab terjadinya fenomena ini yang sebenarnya . Pemerintah RI akhirnya tersandera oleh isu pemulangan WNI umroh overstayer ini.

Adalah kewajiban kita untuk memberikan informasi yang jelas kepada sesama mukimin maupun kepada anak saudara di Indonesia tentang bahaya praktek umroh  sandal jepit, tentang kerawanan hidup maupun mati yang akan mereka hadapi selama di Arab Saudi. Terlebih lagi, kita perlu menghimbau kepada anak saudara kita di Indonesia untuk menaati peraturan keimigrasian dalam rangka melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi.

Hentikanlah pikiran ataupun niat dan bahkan keinginan para kerabat dan handai taulan kita untuk datang dari Indonesia ke Arab Saudi dengan visa umroh, melanjutkan bekerja secara ilegal, berharap dapat berhaji pada tahun itu dan akan dipulangkan secara gratis ke Indonesia melalui karantina imigrasi karena praktik semacam itu sangat rentan hidup dan bahkan rentan mati.

Sejatinya, itu adalah kewajiban bagi kita sebagai sesama WNI mukimin di Saudi untuk menjaga citra dan nama baik sebagai bangsa Indonesia pada umumnya dan bagi WNI/TKI pada khususnya di mana pun kita berada, di mata pemerintah dan masyarakat Arab Saudi. Bersama kita bisa, semoga. **F01

Related posts