JAKARTA, majalahtrass.com, – Berkolaborasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindak para mafia tanah yang selalu dibantu pejabat daerah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, hal ini sering kali dan sangat mungkin dilakukan.
Untuk mengetahui, dan mencari pejabat yang bermain dengan mafia tanah tidak sulit karena KPK hanya perlu memantau harta kekayaan mereka.
“Umpamanya, penyelenggaraan negara atau aparatur sipil negara ( ASN ) dengan gaji segitu, mereka punya account bank ( rekening bank ) yang jumlahnya sangat fantastis sehingga dapat terdeteksi oleh instrumen perbankan,” ucap Karyoto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Rabu,( 24/3/2021 )
Seringkali terjadi kasus ini.Dia mengatakan, kasus mafia tanah yang gemar menyerobot hak orang lain ini biasanya kerap terjadi di kota-kota besar mengingat harga tanah setiap tahun meningkat.
“Penilaian kami, kelompok mafia tanah itu selalu adanya di daerah kota besar, walaupun kecil, tapi nilainya besar,” tegasnya.
Oleh sebab inilah, KPK berkoordinasi menggandeng Bareskrim Mabes Polri. Mengingat, kasus semacam ini biasanya ada unsur pidana umum di dalamnya.
“usai koordinasi bersama Kabareskrim. Dapat dilakukan hal-hal yang memungkinkan ada titik-titik penyelesaian terhadap mafia tanah dengan modus seperti pemberian izin previllage padahal ada pihak-pihak lain yang lebih penting dan juga berhak. Ini yang akan kami koordinasikan,” ungkap Karyoto.
Dengan berkolaborasi ini, KPK berharap ke depannya kelompok mafia tanah dapat diberantas. Karena, mereka kerap kali merugikan para pemilik tanah yang sebenarnya.
“Harapan kami, ke depan dapat membongkar yang selalu dikatakan mafia tanah, kelompok mafia tanah ini terus terang banyak korban yang dirugikan terhadap orang-orang pemilik tanah sebenarnya,” ungkapnya.**rry
