MAJALAHTRASS.COM, JAKARTA : – Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, hingga kini belum terlihat di Indonesia sejak berakhirnya pemerintahan sebelumnya.
Ia diduga menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana haji, yang menyeret namanya dalam kontroversi besar.
Pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah.
Banyak jamaah mengalami kesulitan besar, seperti tidak mendapatkan tenda, makanan, hingga kamar hotel.
Bahkan, terdapat laporan bahwa sejumlah jamaah meninggal dunia akibat ketidakberesan penyelenggaraan haji.
Diduga adanya praktik korupsi besar-besaran, di mana jatah haji reguler yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah yang telah menabung bertahun tahun, dijual kepada peminat baru dengan harga tinggi.
Beberapa sumber menyebut bahwa perubahan kebijakan haji tahun 2024 yang dilakukan diduga atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini masih sebatas dugaan tanpa bukti resmi.
Dalam beberapa kali kesempatan Yaqut tidak menghadiri panggilan dari DPR RI.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Umum DPP Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (GPSH), H. Mohamad Ismail SH MH
“Bahkan, dalam rapat dengar pendapat yang hanya dihadiri oleh staf Kementerian Agama, dugaan keterlibatan Yaqut dalam kasus ini semakin menguat,” ucapnya.
Ketidakberadaan Yaqut di Indonesia serta semua permasalahan yang melingkupinya patut disesalkan. Apalagi ada selintingan kabar Yaqut kabur ke luar negeri. Mungkin dia belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Harun Masiku yang kabur keluar negeri dan sampai sekarang masih didiskusikan penangkapannya.
“Absennya Yaqut dalam rapat tersebut semakin menegaskan indikasi keterlibatannya, sehingga ia diduga memilih melarikan diri ke luar negeri,” ujar Ismail lebih lanjut.
Yaqut diduga bersembunyi di beberapa lokasi, termasuk Vatikan dan Roma, serta beberapa pesantren di Jawa Timur jika ingin kembali ke tanah air.
Hingga kini, keberadaannya masih menjadi misteri, sementara KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi dana haji yang disebut-sebut merugikan ribuan jamaah haji Indonesia.
Adapun tentang beredarnya pernyataan AHY Berterima Kasih kepada Rakyat karena Ikhlaskan Uang Haji adalah Hoax.
Diketahui, beberapa hari ini di media sosial dan platform news tanah air beredar unggahan tangkapan layar berupa artikel di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berterima kasih kepada rakyat karena telah mengikhlaskan uang ibadah haji.
Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Artikel yang menjadi konten unggahan merupakan manipulasi dari artikel laman detik.com, yang memuat pernyataan AHY soal skema pengaturan arus balik mudik Lebaran 2025 yang disiapkan oleh pemerintah dengan memantau sejumlah titik yang berpotensi terjadi kepadatan kendaraan. Tidak ada satu pun pernyataan dari AHY yang membahas soal dana haji. ** (MDT / RED)
