Anang Iskandar: Siapa Pemilik Rekening Gendut Temuan PPATK Terkait Narkotika

  • Whatsapp

JAKARTA, majalahtrass.com, – Temuan PPATK tentang dugaan terjadinya transaksi keuangan terkait jual beli narkoba senilai lebih dari Rp 120 triliun adalah informasi yang sangat berharga terkait siapa dibalik pemilik rekening rekening gendut yang dicurigai sebagai pengedar narkotika tersebut.

Read More

“adanya Informasi tersebut adalah informasi intelegen keuangan yang akurat untuk ditindak lanjuti. Oleh karena itu BNN atau Polri selaku penyidik tindak pidana narkotika yang dilapori oleh PPATK wajib menindak lanjuti untuk menyelidiki siapa pemilik rekeningnya dan dari mana sumber dana sebesar itu,” ungkap Anang Iskandar kepada awak media pada, Sabtu (3/10/2021).

Sebelumnya, Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR, Rabu (29/9/2021). Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa PPATK mengamati dan mengawasi adanya transaksi keuangan terhadap jual beli narkotika, karena PPATK concern terhadap transaksi keuangan berasal dari jual beli narkotika.

“PPATK telah mengumumkan beberapa temuan ada temuan yang Rp 1,7 triliun, ada yang Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, Rp 12 triliun. Secara keseluruhan lebih dari Rp 120-an triliun Pak,” terang Dian dalam rapat, Rabu (29/9/2021).

Diketahuinya, Atas informasi tersebut BNN atau Polri yang menerima informasi tersebut langsung dapat bertindak dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak PIdana Pencucian Uang hasil kejahatan narkotika secara tersendiri tanpa menunggu tindak pidana narkotikanya terungkap lebih dulu.

“Dengan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan narkotika atas informasi PPATK tersebut, bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa pengedar narkotikanya,” ungkap Anang.

Sementara, dari hasil aset tindak kejahatan narkotika dirampas/ disita untuk negara.

Menurut, UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan, mengatur bahwa salah satu alat bukti tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang diatur dalam pasal 86.

Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang dapat disidik, dituntut dan diadili tanpa menunggu tindak pidana narkotikanya, sehingga laporan Kepala PPATK dapat langsung diselidiki, disidik untuk menemukan tersangkanya dan dibawa kepengadilan melalui penuntut umum.

Guna kepentingan penyidikan, para tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika.

Sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana narkotika.

Diketahuinya, Aset hasil kejahatan narkotika dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan :

a. pelaksanan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial

Berdasarkan ketentuan UU narkotika tersebut, dari segi pendanaan upaya P4GN dan upaya rehabilitasi sesungguhnya sudah diantisipasi melalui pasal 101 (3) UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Tetapi sayangnya, perampasan aset tidak banyak dilakukan, dan uang hasil perampasan aset berasal dari tindak pidana juga tidak dimanfaatkan langsung untuk kepentingan upaya P4GN dan upaya rehabilitasi.

“Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi penyalah gunanya dan penjarakan pengedarnya,” tandas Anang Iskandar menutup pembicaraan.**Red/ Ferry

Related posts